BeritaHits.id - Pakar Ekonomi Faisal Basri menyarankan pemerintah RI segera merealokasi dana infrastruktur untuk penanganan Covid-19. Sebab, kasus Covid-19 kekinian mulai mengalami lonjakan drastis.
Melalui akun Twitter miliknya @faisalbasri, Faisal meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membuat rencana darurat untuk mengatasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.
"Pak presiden, buatlah segera rencana darurat untuk mengatasi krisis kesehatan," kata Faisal seperti dikutip Suara.com, Sabtu (9/1/2021).
Dalam cuitannya, Faisal Basri mengutip cuitan dari @laporcovid yang menyampakan kondisi Indonesia mengalami krisis kesehatan akibat pandemi COvid-19.
Kasus harian Covid-19 berada di angka lebih dari 10 ribu kasus, rumah sakit penuh pasien Covid-19 hingga Tempat Pemakaman Umum padat tak lagi tertampung.
Faisal menyarankan agar Jokowi segera mengambil langkah kebijakan merealokasi dana infrastruktur untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia.
"Segera realokasi dana infrastruktur untuk selamatkan nyawa rakyat," ungkap Faisal.
Nyawa Rakyat Jangan Buat Coba-coba
Faisal Basri juga sempat mengkritik pemerintah yang mengeluarkan istilah gas dan rem pengendalian Covid-19.
Baca Juga: Parkir Sepeda Motor Setahun, Tagihan Karcisnya Capai Rp 1,6 Juta
Ia pemerintah RI tak asal dalam menerapkan istilah gas dan rem pengendalian Covid-19. Ia meminta agar nyawa manusia tak dijadikan bahan coba-coba.
Mohon dengan sangat jangan lagi pakai istilah gas dan rem. Nyawa manusia jangan dijadikan trial and error alias coba-coba," kata Faisal.
Faisal menjelaskan, penggunaan istilah gas dan rem dalam pengendalian Covid-19 merupakan cerminan pemerintah miskin perencanaan.
Sebab, jika pemerintah menggunakan basis ilmu pengetahuan dan data yang akurat, maka segala langkah pengendalian bisa terukur.
"Jika berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat atau kredibel, segala langkah niscaya terukur. Gas dan rem itu cerminan ugal-ugalan dan miskin perencanaan," ungkap Faisal.
Lebih jauh lagi, Faisal menyebut penyebaran Covid-19 bisa diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi jika pemerintah memiliki data.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Garut Hari Ini, Berikut Info BMKG
-
Hak Jawab Warga Manglongsari soal Berita 'Hidup Ditemani Anjing, Penderita Kanker di Wonosobo Diamuk Warga'
-
Tentara Israel Ancam Mau Penjarakan Warganet Indonesia: Interpol Bakal Bertindak!
-
Reaksi Gibran Saat Iriana Jokowi Disebut Dalang di Balik Pencalonannya: Enggak Usah Dibesar-besarkan
-
Selvi Ananda Disebut Tak Restui Suaminya Maju Cawapres, Gibran: Itu Gosip!