Krisis Covid-19 Menggila, Ekonom: Segera Realokasi Dana Infrastruktur

BeritaHits.id - Pakar Ekonomi Faisal Basri menyarankan pemerintah RI segera merealokasi dana infrastruktur untuk penanganan Covid-19. Sebab, kasus Covid-19 kekinian mulai mengalami lonjakan drastis.

Melalui akun Twitter miliknya @faisalbasri, Faisal meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membuat rencana darurat untuk mengatasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.

"Pak presiden, buatlah segera rencana darurat untuk mengatasi krisis kesehatan," kata Faisal seperti dikutip Suara.com, Sabtu (9/1/2021).

Dalam cuitannya, Faisal Basri mengutip cuitan dari @laporcovid yang menyampakan kondisi Indonesia mengalami krisis kesehatan akibat pandemi COvid-19.

Baca Juga: Parkir Sepeda Motor Setahun, Tagihan Karcisnya Capai Rp 1,6 Juta

Kasus harian Covid-19 berada di angka lebih dari 10 ribu kasus, rumah sakit penuh pasien Covid-19 hingga Tempat Pemakaman Umum padat tak lagi tertampung.

Faisal menyarankan agar Jokowi segera mengambil langkah kebijakan merealokasi dana infrastruktur untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia.

"Segera realokasi dana infrastruktur untuk selamatkan nyawa rakyat," ungkap Faisal.

Nyawa Rakyat Jangan Buat Coba-coba

Faisal Basri juga sempat mengkritik pemerintah yang mengeluarkan istilah gas dan rem pengendalian Covid-19.

Baca Juga: COVID-19 DIY Pecah Rekor Lagi, Kawasan Wisata Tetap Tak Akan Ditutup

Ia pemerintah RI tak asal dalam menerapkan istilah gas dan rem pengendalian Covid-19. Ia meminta agar nyawa manusia tak dijadikan bahan coba-coba.

Mohon dengan sangat jangan lagi pakai istilah gas dan rem. Nyawa manusia jangan dijadikan trial and error alias coba-coba," kata Faisal.

Faisal menjelaskan, penggunaan istilah gas dan rem dalam pengendalian Covid-19 merupakan cerminan pemerintah miskin perencanaan.

Sebab, jika pemerintah menggunakan basis ilmu pengetahuan dan data yang akurat, maka segala langkah pengendalian bisa terukur.

"Jika berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat atau kredibel, segala langkah niscaya terukur. Gas dan rem itu cerminan ugal-ugalan dan miskin perencanaan," ungkap Faisal.

Lebih jauh lagi, Faisal menyebut penyebaran Covid-19 bisa diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi jika pemerintah memiliki data.

Oleh karenanya, pemerinah tak perlu mengeluarkan kebijakan tarik gas atau rem pengendalian Covid-19, apalagi secara mendadak.

Sebab, kebijakan memperketat pengendalian Covid-19 secara mendadak akan mengakibatkan ongkos ekonomi meningkat.

"Penyebaran Covid-19 bisa diprediksi dengan keakurasian tinggi kalau datanya kredibel. Jadi tak perlu gas dan rem, apalagi dilakukan mendadak. Akibatnya, ongkos ekonominya pun sedikit tinggi," tukasnya.