Mardani: Daripada Mensos Buat KTP Gelandangan, Mending Perbaiki Data Bansos

BeritaHits.id - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini tak perlu repot mengurusi KTP untuk para gelandangan di DKI Jakarta.

Sebaliknya, Mardani meminta Risma fokus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial.

Hal itu disampaikan oleh politisi PKS itu melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera.

"Bu Mensos Risma, daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI, bu Risma seharusnya fokus pada tugas utama sebagai Mensos, memperbaiki DTKS yang menjadi basis data penerima bantuan sosial," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Kamis (21/1/2021).

Baca Juga: Kunjungi Lokasi Bencana di Manado, Mensos Serahkan Bantuan Rp 1,8 M

Permintaan Mardani tersebut bukan tanpa alasan. Perbaikan DTKS menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan.

Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sebanyak 16,7 juta orang tanpa NIK dan 1,06 juta NIK ganda pada sistem DTKS Kementerian Sosial.

"Ini salah satu akar masalah dan sumber penyebab korupsi di tubuh Kemensos selama ini," ungkap Mardani.

Menurut Mardani,terobosan Risma mengubah skema bantuan sosial ke dalam bentuk tunai tidaklah cukup

Ia menyarankan terobosan tersebut terintegrasi dengan program Kementerian Sosial lainnya, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), DTKS hingga bansos daerah atau desa.

Baca Juga: Mensos Risma Masak di Pengungsian, Roy Suryo Sindir: Harus Bilang Wow?

"Jadikan reintegritas dan solidaritas data sebagai momentum bagi penyatuan skema bansos ke skema tunggal (terkonsolidasi)" tukasnya.

KTP untuk Gelandangan

Kemensos memfasilitasi kelompok marjinal di DKI Jakarta agar bisa memiliki kartu identitas dan rekening bank.

"Untuk DKI Jakarta target kita 1.600 orang, sehari 100 orang," kata Mensos Risma dikutip dari Antara.

Mensos Risma mengatakan, program itu nantinya juga akan dilakukan di berbagai daerah, khususnya daerah yang terdapat Balai Kemensos.

Hal itu dilakukan Mensos Risma karena untuk menerima bantuan dari pemerintah, dibutuhkan kartu identitas sesuai dengan alamat dan KTP.

"Kepemilikan kartu identitas atau KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP," kata Mensos Risma.

"Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya," sambung eks Wali Kota Surabaya itu.