Menteri KKP Pamer Usir Pencuri Ikan, Susi: Percuma Kalau Tak Ditenggelamkan

BeritaHits.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan kritik pada Menteri KKP aktif Sakti Wahyu Trenggono. Susi meminta Menteri Sakti untuk tegas menindak kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Susi membalas pernyataan Sakti tentang pencurian ikan. Ia meminta Sakti untuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan.

"Percuma kalau kapalnya tidak ditenggelamkan. Dilelang kembali jalan lagi. Sebaiknya Bapak perintahkahkan penenggelaman!!!!" tulis Susi Pudjiastuti.

Susi menyebut, kapal yang ada dalam cuitan Sakti Wahyu Trenggono adalah kapal Malaysia dengan berat antara 70-120 GT (gross tonage). Ia juga mnambahkan, kapal-kapal asing lainnya yang dikhawatirkan masuk ke perairan Indonesia memiliki berat di kisaran 500 GT.

"Kapal trawl Malaysia yang tertangkap di atas kapalnya 70 GT sampai dengan 120 GT. Kapal cantrang Pantura rata-rata 120 GT ke atas, jauh lebih besar. Belum lagi kapal ikan trawl dari China, ukurannya minimal 5x yang di atas. Rata-rata kapal-kapal China di Natuna 500 GT ke atas," lanjut Susi.

Cuitan tersebut disampaikan Susi Pudjiastuti untuk menanggapi cuitan Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut bahwa tindakan pencurian ikan oleh kapal asing adalah perilaku melanggar hukum. 

"Kegiatan mencuri ikan oleh kapal asing dan mengoperasikan alat tangkap trawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah hal yang melanggar hukum," cuit Sakti Wahyu Trenggono pada Selasa (26/1/2021).

Cuitan Susi yang menanggapi cuitan Sakti Wahyu Trenggono itu mendapat beragam tanggapan dari warganet. Mereka mendukung pernyataan Susi dan menyayangkan sikap pemerintah yang kurang tegas.

"Yaa jika hukum kurang tegas, tidak akan pernah takut mereka selalu menyepelekan kekuatan negara kita, karena kita kurangnya kerja sama, contoh pernah kejadian berdebat dengan China, eeh bangsa kita sendiri kadang membela China. Itulah harga diri negara kita tidak didukung oleh bangsa sendiri," tulis warganet dengan akun @EndahMutiara****.

Baca Juga: KRI Usman Harun Deteksi Kontak Asing di Laut Natuna Utara

"Setuju, landasan hukum RI dan Internasional sudah jelas. Tinggal booom tenggelam. Gitu aja kok repot. Tapi saya tidak tau kalau dibalik itu ada deal-deal sehingga kapal-kapal maling ini tetap dipelihara," tulis akun @HariSub06947***.

"Hiyaaa aku dukung saran buk Susi," tulis akun PuDiD***.