Publik Protes Pulsa dan Token Listrik Kena Pajak, Sri Mulyani Tegaskan Ini!

BeritaHits.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penjelasan terkait kebijakan pemajakan voucher pulsa dan token listrik. Ia menyampaikan penjelasan tersebut dengan harapan masyarakat tercerahkan dan tak terjadi ketakutan akan adanya kenaikan harga.

Dalam sebuah unggahan di akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani meluruskan persepsi tentang pemajakan tersebut. Hal itu diketahui telah ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK 06/PMK.03/2021).

"PENJELASAN MENGENAI BERITA PEMAJAKAN ATAS PULSA/KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.
(PMK 06/PMK.03/2021)," tulis akun milik Menkeu tersebut pada Sabtu (30/1/2021).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketentuan pemajakan tersebut tidak berimbas pada perubahan harga pulsa, kartu seluler perdana, maupun token listrik. Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menegaskan tidak ada pungutan pajak baru dalam peraturan ini.

Baca Juga: Batu yang Jatuh di Lampung Tengah adalah Meteor, Itera: Fenomena Langka

"Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA /KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER," tulisnya lagi.

"Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer SUDAH BERJALAN. JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER," lanjutnya.

Ketentuan yang baru-baru ini dibuat, menurut Sri Mulyani merupakan upaya penyederhanaan dalam pengenaan PPN dan PPH serta memberikan kepastian hukum.

"Ketentuan tersebut BERTUJUAN MENYEDERHANAKAN PENGENAAN PPN DAN PPH atas pulsa/kartu perdana, Token listrik dan Voucer, dan untuk MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM," lanjutnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemungutan PPN untuk pulsa hanya untuk level distributor II (server). Sehingga distributor tingkat pengecer tak perlu memungut PPN lagi.

Baca Juga: Gading Marten Bikin Raffi Ahmad Tak Berkutik: Request Lagu Alamat Palsu

"Dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). SEHINGGA DISTRIBUTOR TINGKAT PENGECER YANG MENJUAL KEPADA KONSUMEN AKHIR TIDAK PERLU MEMUNGUT PPN LAGI," tulisnya.