Korban Jiwa Kudeta Myanmar Berguguran, Sikap Wakil Rakyat di Asean Disorot

BeritaHits.id - Kudeta di Myanmar yang sedang terjadi saat ini diketahui telah menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Hal tersebut tentunya sangat memicu keprihatinan internasional. Sayangnya, aksi solidaritas dari kalangan wakil rakyat di negara-negara Asean belum terlihat secara signifikan. 

Menyadur dari BBC Indonesia -- jaringan Suara.com, hingga hari Rabu (17/03), setidaknya 202 nyawa warga sipil telah melayang sejak perebutan kekuasaan oleh militer pada 1 Februari dari tangan sipil hasil pemilu sah.

Dengan adanya kudeta yang terjadi di Myanmar, sebanyak 440 orang batal duduk di kursi DPR dan 224 di Majelis Tinggi hanya beberapa jam sebelum mereka resmi memulai mewakili rakyat Myanmar.

Sikap wakil rakyat Indonesia disorot

Baca Juga: PBB: Sebanyak 56 Demonstran Damai Myanmar Tewas selama Akhir Pekan

Belum ada pernyataan dan sikap resmi dari kalangan wakil rakyat di Indonesia. Meskipun begitu kepedulian dan keprihatinan tetap ditunjukkan oleh para wakil rakyat.

Kurang terlihatnya sikap secara resmi dari DPR RI disebabkan oleh fokus yang masih tertuju pada penanganan pandemi.

"Kalau kenapanya saya tidak tahu. Kalau di dalam perbincangan di antara teman-teman anggota Komisi I, kepedulian mereka bagus, concern (keprihatinan) mereka besar. Cuma mungkin karena ini situasi pandemi, tidak ada bentuk-bentuk aksi yang sifatnya tampil ke permukaan barangkali," kata anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta.

Ada wacana pembekuan keanggotaan Myanmar di ASEAN

Irine Yusiana Roba, anggota Komisi I DPR yang juga Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) meyakini bahwa perebutan kekuasaan ketika parlemen baru akan dilantik adalah tindakan semena-mena yang tidak mengakui demokrasi dan prinsip-prinsip ASEAN atau Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara.

Baca Juga: Kelompok Sipil Myanmar: 183 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer

"Sehingga negara-negara ASEAN perlu bertindak lebih tegas, seperti misalnya membekukan keanggotaan Myanmar di ASEAN," katanya dalam pernyataan tertulis yang diberikan kepada BBC News Indonesia pada Senin (15/03).