Korban Jiwa Kudeta Myanmar Berguguran, Sikap Wakil Rakyat di Asean Disorot

Parlemen Malaysia bersuara lebih keras

Jika parlemen Indonesia belum terlihat mengambil sikap yang bulat, lain halnya dengan Malaysia yang bersuara lebih lantang.

Meskipun parlemen Malaysia sebenarnya telah dibekukan sejak 12 Januari hingga 1 Agustus bersamaan dengan pemberlakuan keadaan darurat nasional karena pandemi Covid-19, mereka meminta agar keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan.

"Kami mendesak semua pemerintah anggota ASEAN untuk membekukan keanggotaan Myanmar dalam ASEAN sehingga junta Myanmar menghentikan pembunuhan rakyat mereka sendiri," papar Datuk Seri Wilfred Madius Tangau.

Baca Juga: PBB: Sebanyak 56 Demonstran Damai Myanmar Tewas selama Akhir Pekan

Pengalaman Orde Baru

Beberapa aktivis melakukan demostrasi sekala kecil di depan kedutaan Myanmar di Jakarta. Kelompok yang telah menunjukkan solidaritas di antaranya mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

Menurut penjelasan dari penggerak komunitas Jaringan Rakyat Miskin Kota, Gugun Muhammad, aksi solidaritas dilandasi pengalaman rakyat kecil perkotaan di Indonesia di zaman Orde Baru.

"Kasus penggusuran di masa Orde Baru itu betul-betul pahit, dalam arti pemerintahan dijalankan dengan militerisme keras dan tidak ada ruang untuk negosiasi," ujarnya.

"Semua hal dipaksakan, pikiran dan apapun maunya pemerintah. Ruang-ruang demokrasi untuk rakyat kecil hampir tidak ada. Jadi hampir dianggap tidak ada sama sekali, baik suara maupun eksistensinya." lanjutnya.

Baca Juga: Kelompok Sipil Myanmar: 183 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer

"Terus mereka juga mengalami kasus-kasus penggusuran, ditambah lagi kudeta militer. Militer yang memegang pemerintahan. Pasti situasinya akan bertambah sulit," jelas Gugun Muhammad.