Gus Romli: KPK Tampak Lemah di Kasus Korupsi Jakarta, Ada Apa?

BeritaHits.id - Politisi PSI, Guntur Romli atau kerap disapa Gus Romli menyoroti kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di tubuh pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menilai KPK terlihat tak berdaya menangani kasus di wilayah yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Kecurigaannya tersebut disampaikan oleh Gus Romli melalui akun Twitter miliknya @gunromli.

"Kalau menurut saya, @KPK_RI tampak lemah di kasus-kasus korupsi Pemprov @DKIJakarta yang dipimpin @aniesbaswedan, ada apa?" kata Gus Romli seperti dikutip Beritahits.id, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga: Korupsi Ditjen Pajak, KPK Sita Dokumen Hasil Penggeledahan Kantor PT JB

Gus Romli menyebut, KPK dilemahkan oleh pemerintah lewat UU KPK baru yang diterbitkan.

Meski demikian, KPK masih tetap melakukan pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para menteri hingga gubernur.

Namun, KPK justru terlihat sangat lemah saat menangani kasus korupsi pengadaan lahan program rumah DP nol persen yang menjadi program andalan Anies.

Gus Romli menyoroti, sepak terjang Anies yang mulai melemah setelah beberapa modus terbongkar.

Sebelumnya, selama ini Anies selalu mendapatkan dukungan dari ormas-ormas dengan label agama.

Baca Juga: Sudah Tiga Bulan Terpapar Covid-19, Anies dan Riza Belum Mau Divaksin

"Selama ini Anies dan gerombolannya bisa sewenang-wenang karena dibela ormas-ormas dengan label agama. Sekarang mereka melemah karena dilawan, modus-modus Anies mulai terbongkar," tuturnya.

Namun, ia menyayangkan dengan kinerja KPK yang justru melemah dalam menangani kasus Anies.

"Anehnya @KPK_RI sangat lambat. Ada apa?" ucap Gus Romli.

Diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan pemanggilan terhadap PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program ini.

Sebelumnya pada Maret 2020 lalu, pihak Sarana Jaya lantas membenarkan soal adanya pengusutan dari kepolisian itu. Beberapa orang karyawan mereka juga sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

“Memang betul kita memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Keren Margaret Vicer, yang saat itu menjadi Humas Sarana Jaya, saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).

Sejauh yang diketahui, Sarana Jaya sudah menyiapkan dua lahan untuk membangun rumah DP 0 rupiah. Lokasinya berada di Pondok Kelapa dan Cilangkap Jakarta Timur.

Meski demikian, Karen mengaku tak mengetahui lahan mana yang bermasalah. Ada juga kemungkinan lahan baru untuk rencana pengadaan baru, mengingat unit rumah ingin ditambah terus oleh Anies.

“Kalau untuk detailnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya kepolisian seperti apa,” jelasnya.

Belum lama ini, Anies juga telah mencopot Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan dicopot dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembelian lahan oleh KPK.

Pencopotan Yoory tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.