Ferdinand Prediksi Dalam 3 Bulan Anies dan Pejabat Lain Jadi Tersangka KPK

BeritaHits.id - Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean memprediksi sejumlah pejabat DKI Jakarta akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP nol persen.

Tak tanggung-tanggung, Ferdinand memprediksi dalam waktu tiga bulan kedepan akan ada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga terseret di pusaran kasus korupsi tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean3.

"Dalam tiga bulan dugaan saya akan ada deretan tersangka dari bawah hingga ke atas, dari pejabat BUMD, pejabat Pemprov DKI, gubernur hingga DPRD," kata Ferdinand seperti dikutip Beritahits.id, Rabu (24/3/2021).

Baca Juga: Anies Ungguli Prabowo dan Sandi di Pilpres, Partai Gerindra: Terlalu Dini

Namun, Ferdinand menegaskan kasus tersebut bisa terungkap jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tersebut dengan serius.

Eks politisi Partai Demokrat itu menilai pengungkapan kasus korupsi pengadaan lahan tersebut sangat mudah dibongkar.

Hanya saja dibutuhkan keseriusan dari lembaga antirasuah untuk membongkarnya.

"Korupsi pembelian lahan ini sangatlah mudah dibongkar kalau @KPK_RI benar serius mau membuka korupsi ini tanpa pandang bulu," tukasnya.

Ketua DPRD DKI Sebut Anies Terlibat

Baca Juga: Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Bantah Diperiksa KPK: Pemeriksaan Apa?

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan lebih bertanggung jawab dalam kasus korupsi rumah DP Rp 0 yang disangka dilakukan Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Sebab, menurutnya, Anies adalah orang yang menerbitkan aturan pembelian lahan itu. Namun demikian, belakangan Prasetio dikabarkan terlibat dalam kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetio menyebut Anies menerbitkan Keputusan Gubernur untuk mencairkan uang pembelian lahan untuk Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Aturan yang dimaksud adalah Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Kepgub itu memutuskan pencairan PMD untuk Sarana Jaya pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 800 miliar.

"Uang Rp 800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah," ujar Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).

Politisi PDIP itu juga menyebut dalam Kepgub tersebut juga dijelaskan Direksi Sarana Jaya setelah menerima PMD tersebut harus melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

"Gubernur yang bertanda tangan dalam Kepgub itu Anies Baswedan," ungkapnya.