Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Publik: Kok Kemarin Pilkada Malah Boleh?

BeritaHits.id - Pemerintah pusat lewat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy resmi menetapkan mudik lebaran 2021 dilarang.

Padahal beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan sempat mengeluarkan pernyataan yang melonggarkan soal mudik lebaran.

Kabar mudik lebaran dilarang tersebut langsung memantik keriuhan publik yang tak sabar menanti momen Idulfitri tiba.

Bagaimana tidak, Idulfitri kerap menjadi momen berkumpul keluarga besar yang bekerja atau sekolah jauh di luar kota. Aturan dilarang mudik membuat mereka terusik.

Trending Topic

Dipantau beritahits.id, tagar 'Mudik' menempati jajaran Trending Topic Indonesia dan menuai sekitar delapan ribu cuitan.

Reaksi publik beraneka macam. Ada yang setuju karena bisa mengurangi pertambahan kasus Covid-19. Namun, banyak pula yang memprotes dan resah dengan kebijakan tersebut.

Pasalnya, beberapa dari mereka mudik lebaran tahun lalu terpaksa tidak pulang. Sementara tahun ini, larangan mudik kembali muncul.

"2021 gak mudik lebaran lagi," ungkap pemilik akun Twitter Mz******lo.

Baca Juga: Larang Mudik, Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Lebaran

"Pakdhe Jokowi kemarin Pilkada lancar saja diperbolehkan. Ini kita mudik mau ketemu orang tua malah dilarang. Sudah dua kali lebaran lho Pak. Mohon dong lebih bijak dalam memutuskan," kata Ts*******ry.

Publik juga ramai membandingkan antara larangan mudik lebaran dengan sejumlah kebijakan pemerintah lainnya.

"Mudik dilarang, TKA boleh masuk. Negeri lawak," tukas @ac*******sy.

"Mudik dilarang tapi liburan atau pariwisata digadang-gadang, wow," balas No*****ls.

"Pilkada boleh. Rame Parpol oke. Giliran Idulfitri gak boleh. Gak mikir apa ada pasangan yang jauh-jauhan kerjanya dan momen libur bersama itu sangat berharga?" protes Wil*******p.

"Kenapa harus strick gak boleh. Emang gak ada solusi yang lebih baik lagi? Fungsi tim ahli gimana? Kajiannya?" sambungnya.

Mudik Dilarang

Seperti diketahui, Muhadjir Effendy mengatakan, larangan mudik berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat.

Hal tersebut dilakukan selain mengurangi penyebaran virus Corona (Covid-19), juga untuk mensukseskan program vaksinasi yang digalakan pemerintah.

Muhadjir Effendy mengungkap bahwa pelarangan mudik mulai berlaku dari 6 Mei hingga 17 Mei 202

Ia mengingatkan sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat tidak diperkenakan melakukan kegiatan ke luar daerah.

"Sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu."