Rocky Gerung: Ada Persaingan Jokowi dengan Megawati

BeritaHits.id - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai secara individual ada persaingan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.

Dalam tayangan video yang diunggah di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rocky membahas soal pembubaran Kemenristek.

Rocky menyebut Jokowi sebagai seorang petugas partai. Keputusan pembubaran Kemenristek ini, menurut Rocky merupakan pesanan dari partai.

"Presiden itu memang petugas partai. Kalau pemilik partai bilang saya tidak suka dengan orang itu, ya dia musti tunduk akhirnya," jelasnya, dikutip Beritahits.id.

Padahal menurut Rocky, Menhukam yang perlu diganti dan bukan meleburkan Kemenristek.

"Bagaimana mungkin presiden menandatangani suatu keputusan pembentukan sebuah lembaga dan tidak mau diundangkan? Kan mestinya yang bukan diganti Bambang Brodjonegoro, yang diganti Menhukam karena dia menantang presiden?" tandasnya.

Lebih lanjut, pembubaran Kemenristek ini ia ibaratkan seperti pembagian kue. Kue tersebut diibaratkan seperti departemen yang telah habis dibagikan.

"Nggak ada lagikan kue besar mau dibagikan, semua departemen udah dibagi habis. Jadi caranya ada dibubarin supaya bisa diganti," jelasnya.

Rocky mengatakan hal ini sudah terlihat sejak awal ketika Kemenkumham tidak mengesahkan dan mengundang-undangkan Pepres soal BRIN.

Baca Juga: Kemenristek Dibubarkan, Bagaimana Nasib Vaksin Merah Putih?

Ia pun menyebut kejadian ini menjadikan Istana saling melakukan amputasi.

Rocky juga mengatakan Presiden Jokowi sangat lemah dalam mengambil keputusan. Namun, hal ini juga menjadi kesalahan Jokowi lantaran dirinya masih mau menjadi petugas partai.

Selanjutnya, menurut Rocky secara individual ada persaiangan Jokowi dengan Megawati.

"Sebetulnya politik Indonesia itu hari ini ada persaingan antara Jokowi dan Megawati. Secara individual, itu persaingannya," ungkapnya.

Padahal menurut Rocky, apabila ada persaingan secara individual perlu diselesaikan secara internal.

"Padahal seharusnya, persaingan individual itu harus diselesaikan internal. Jangan dia masuk sebagai pembuat kebijakan. Maka sekarang hancur berantakan hanya karena kepentingan hasil rapat partai," tuturnya.