Ganjar Pranowo Renovasi Rumah Warga, Eko Kuntadhi Sindir Anies Baswedan

BeritaHits.id - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyoroti soal program Ganjar Pranowo yang membantu merenovasi rumah warga yang tak layak huni.

Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa Ganjar Pranowo telah merenovasi sebanyak 319.694 rumah tak layak huni selama tujuh tahun kepemimpinannya.

Ia pun lantas membandingkan dengan program rumah DP 0 persen yang dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan.

Hal itu ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (20/4/2021).

"Kalau Jateng, rumah warga miskin direnovasi gratis. Program perumahan di Jakarta, mengandalkan DP 0 persen. Syaratnya hanya untuk yang bergaji minimal Rp 14 juta," cuitnya, dikutip Beritahits.id.

Eko Kuntadhi kemudian berpendapat bahwa keduanya memiliki cara yang berbeda dalam memperlakukan rakyat dan membelanjakan APBD.

"Beda orang, beda cara memperlakukan rakyat dan membelanjakan APBD-nya," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan menaikan batas atas gaji pemilik rumah DP 0 rupiah menjadi Rp 14,8 juta. Sebelum dinaikan, pendapatan maksimal untuk bisa memiliki hunian murah ini adalah Rp 7 juta.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) 558 Tahun 2020 tentang Batas Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Aturan tersebut diteken Anies Baswedan pada 10 Juni 2020.

Baca Juga: Kota-kota Negara Luar Lockdown, Anies: Jangan sampai Terjadi di Jakarta

Anies menjelaskan, penentuan batas maksimal itu berdasarkan tiga kali nilai angsuran secara skema pembiayaan komersial. Maka jika ingin memiliki rumah dari janji kampanye Anies itu, hanya boleh maksimal memiliki pendapatan senilai Rp 14,8 juta.

Anies Revisi Program Rumah DP 0 Persen

Anies Baswedan akhirnya merevisi kebijakan rumah DP 0 Rupiah. Sebab, program yang digadang-gadang saat kampanye Pilkada 2017 silam, saat ini sepi peminat.

Revisi tersebut tercantum dalam draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Pemprov ke DPRD DKI. Dalam dokumen tersebut, Anies mengubah target pembangunan hunian DP Rp 0 sampai 95,5 persen.

"Yang memang direvisi pengadaan DP Rp 0," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Menurut Riza, perubahan target itu terjadi karena minimnya minat masyarakat membeli rumah DP Rp 0. Masih banyak unit yang belum kunjung laku di pasaran.

Padahal, Anies juga sudah menaikan batas gaji keluarga maksimal. Syarat untuk membeli hunian murah itu kini memiliki gaji maksimal Rp 15 juta dari awalnya Rp 7 juta.

Terlebih lagi saat ini sedang dalam kondisi pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat jadi turun dan tak mampu lagi membeli rumah itu.

Tak hanya itu, pihaknya sendiri di Pemprov DKI juga tak mampu membangun lagi rumah DP Rp 0. Sebab keuangan DKI juga terdampak karena berkurangnya pendapatan.

"Rumah ini, karena covid daya beli masyarakat turun, kemampuan kita bangun turun," katanya.