KH Hasyim Asyari Raib di Kamus, Fadli Zon: Ada yang Mau Belokkan Sejarah

BeritaHits.id - Anggota DPR RI Fadli Zon menyoroti hilangnya profil pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menduga ada pihak yang sengaja mau membelokkan sejarah.

Kecurigaannya itu disampaikan melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.

"Ini masalah serius. Ada yang hendak membelokkan sejarah," kata Fadli Zon seperti dikutip Beritahits.id, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga: Pendiri NU Hilang, Kemendikbud Tarik Kamus Sejarah Indonesia dari Peredaran

Eks Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar dibentuk tim investigasi untuk menelusuri penyebab hilangnya sejarah tokoh penting Indonesia.

Sementara itu, sejumlah tokoh komunis justru muncul dalam kamus tersebut. Mulai dari DN Aidit, Darsono, Semaoen, hingga Henk Sneevliet.

"Harus segera dibuat investigasi kenapa tokoh penting KH Hasyim Asy'ari pencetus resolusi jihad bisa hilang, sementara yang komunis bisa ada," tegasnya.

Diprotes NU

Nahdlatul Ulama memprotes Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim karena pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendadak hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I terbitan Kemendikbud.

Baca Juga: Diprotes Nama Hasyim Asy'ari Lenyap dari Buku Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Ketua Umum NU Circle, R. Gatot Prio Utomo, memprotes keras dan meminta Nadiem bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah ini.

“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada “entry” nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya," kata Gatot dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

"Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ucap pria yang akrab disapa Gus Pu itu menegaskan.

Klarifikasi Kemendikbud

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, pihaknya tidak atau belum pernah menerbitkan buku tersebut secara resmi.

"Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Hilmar dalam keteranganya, Selasa (20/4/2021).