Takmir Kutip Ayat Usir Jemaah Bermasker, Gun Romli: Gobloknya Tak Terbatas

"Saya sangat yakin yang bikin aturan itu pasti mendukung radikalisme dan terorisme," tulisnya lagi.

Minta Maaf

Setelah sempat viral di media sosial, aksi takmir masjid yang mengusir jemaah gegara tak mengenakan masker akhinyar berujung minta maaf.

Permintaan maaf itu tertuang dalam surat bermaterai. Isi surat itu menyatakan kedua pihak telah berdamai.

Takmir Masjid Al Amanah larang pakai masker di masjid janji tak mengulangi lagi.

Sebelumya beredar video viral Takmir Masjid Al Amanah Bekasi itu larang orang shalat pakai masker viral dalam bentuk video. Video berdurasi 2 menit 16 detik beredar viral media sosial, Minggu (2/5/2021). Pengurus masjid lantas melarang pria tersebut memakai masker saat di masjid.

Tak Tempuh Jalur Hukum

Kapolsek Medan Satria Kompol Agus Rohmat menjelaskan,  kedua belah pihak warga yang sempat berselisih telah melakukan pertemuan. Mereka kemudian membuat pernyataan yang disaksikan pihak kepolisian.

Wakapolres Metro Bekasi Kota AKPB Alfian Nurrizal juga mengatakan, bahwa pihaknya telah merespons peristiwa tersebut.

Baca Juga: Warga Diusir Gara-gara Pakai Masker Saat Sholat, Netizen: Gak Punya Adab

"Sudah kita respons dan selesai dengan mufakat, ada pernyataannya," katanya saat dihubungi.

Kedua belah pihak tersebut yakni Ketua pengurus Masjid Al Amanah Adbudrahman ZR dan pria bermasker bernama Roni Octavianto.

Terdapat empat poin kesepakatan pada mediasi tersebut.

Pertama, Abudurahman selaku ketua pengurus masjid menyadari dan meminta maaf atas tindakan yang dilakukan kepada Roni Octavianto pada saat melakukan peneguran yang arogansi.

Kedua, Roni Octavianto menerima permintaan maaf Abdurahman dan bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan dan di luar proses hukum.

Ketiga, Abdurahman berjanji akan mengizinkan semua masyakarat yang akan melaksanakan sholat di dalam masjid A Amanah dengan menggunakan masker. Karena, penggunakan masker adalah salah satu protokol kesehatan yang diatur pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.