Pakar Hukum UGM Unggah Foto Gedung KPK, Ada Spanduk 'Berani Jujur Pecat'

BeritaHits.id - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar ikut merespons polemik Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lain yang diminta menyerahkan tugas lantaran tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Zainal Arifin Mochtar melalui jejaring Instagram miliknya membagikan sebuah foto memperlihatkan gedung KPK diselumuti oleh sebuah spanduk.

Spanduk tersebut bertuliskan narasi singkat yang seolah menggambarkan kondisi KPK saat ini, seiring kasus 75 pegawai KPK diminta serahkan tugas.

"BERANI JUJUR PECAT!" bunyi tulisan dalam spanduk itu seperti dikutip beritahits.id, Rabu (12/5/2021).

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Video Said Aqil Dibabtis Atas Nama Yesus di Gereja?

Dalam unggahan, Zainal Arifin Mochtar turut menuliskan pernyataan soal foto gedung KPK yang diselimuti spanduk bertuliskan "Berani Jujur Pecat!".

Zainal Arifin Mochtar mengatakan, pesan tersebut tidak sederhana. Sebab bisa berarti pula menunjukkan adanya sikap dan perlawanan.

"Sesederhana apapun. Bukan apa, tapi ini menunjukkan kecintaan pada negeri ini yang sedang lara. Pada negara yang tidak kunjung memberi asa. Pada lembaga yang diharapkan tetapi memudar dan perlahan akan padam," ujarnya.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, sekecil dan sesederhana apapun, tetap saja harus selalu disuarakan setiap saat.

Zainal Arifin Mochtar kemudian mengungkit salah satu pernyataan sederhana yang pernah dilontarkan oleh Gus Baha.

Baca Juga: Jualan Sepi Jelang Lebaran, Pedagang Ini Tempel Tulisan Pilu di Gerobak

"Cinta itu adalah sebuah perhatian kecil yang selalu hadir di setiap saat," katanya menandasi.

Unggahan foto Zainal Arifin Mochtar berisi gedung KPK dibalut spanduk "Berani Jujur Pecat!" tersebut langsung menuai berbagai macam komentar.

"Matinya lembaga KPK," tukas akun Ine_ananda21.

"Duka cita mendalam atas berpulangnya KPK, kasihan mana masih muda," timpal Whycdr_.

"KPK menghambat investasi (untuk dikorupsi)," balas M5ade.

"Syahadat antikorupsinya tersesat jauh Prof. Bukan memberantas korupsi lagi, tapi memberantas pemberantasan korupsi," sahut Udayhusen11.

Sebelumnya, isu puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akhirnya terjawab.

Memang benar, sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dinonaktifkan.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Sedangkan untuk salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

SK tersebut menetapkan keputusan Pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Namun, pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyebut 75 pegawainya yang tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara bukan dinonaktifkan, tetapi diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Ali Fikri dalam keterangan pers.