Refly Harun: Rangkap Jabatan Terjadi karena Jokowi Insecure

BeritaHits.id - Ahli Tata Negara, Refly Harun menyoroti kontroversi rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro. Menurutnya, rangkap jabatan itu sudah terjadi sejak lama dan disebabkan oleh rasa insecure Presiden Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan Refly di akun YouTube miliknya yang berjudul "LIVE! MEMALUKAN! UBAH ATURAN DEMI REKTOR UI!!" yang diunggah pada Rabu (22/7/2021).

Refly mengomentari keputusan Presiden Jokowi yang memperbolehkan rektor UI untuk merangkap jabatan. Ia menyebut keputusan itu merupakan bentuk inkonsistensi sang presiden.

Padahal, Jokowi dulu dengan lantang menyuarakan rangkap jabatan bawahannya saat menjadi presiden di tahun 2014. Kala itu, Jokowi melarang jajaran menterinya untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik karena bisa menganggu kinerja.

Baca Juga: Rektor UI Akhirnya Mundur dari BUMN, PKS: Jokowi Tetap Harus Tinjau PP Revisi Statuta

"Dalam bahasa Jokowi, satu jabatan saja belum beres, apalagi rangkap. Saat itu korbannya Wiranto yang melepas jabatan Ketua Umum Partai Hanura untuk menjadi Menko Polhukam," kata Refly Harun di akun YouTube miliknya seperti dikutip oleh BeritaHits.Id, Rabu (21/7).

Namun, Jokowi mulai menunjukkan inkonsistensi pada periode kedua. Ia mulai merestui sejumlah ketua umum partai politik untuk menjadi menteri di kabinetnya.

Sebut saya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Refly pun menyebut sikap Jokowi saat ini memiliki motif politik. Termasuk mengizinkan rangkap jabatan rektor UI yang diizinkan untuk menjabat sebagai komisaris BUMN.

Ia menilai Jokowi sedang merasa insecure dan takut mendapatkan serangan dari partai politik. Karena itu, Jokowi membutuhkan perlindungan dengan menunjuk sejumlah partai politik untuk menjadi menterinya.

Baca Juga: Rektor UI Mundur dari Komisaris BRI, JPPI: Sekarang Cabut Revisi Statuta UI!

"Motifnya sederhana sekali, motif politik, yaitu Presiden Jokowi mau mengikat dukungan dari ketua umum partai politik karena insecure dan berpotensi mendapat serangan dari partai politik dan kekuatan nonpartai politik, sehingga dia butuh perlindungan," kata Refly.