Dukung Jokowi 3 Periode, Kades Se-Indonesia Bikin Publik Ngamuk sampai Curiga Hal ini: Semua Pasti Demi Kepentingan

BeritaHits.id - Seruan Jokowi untuk menjabat sebagai Presiden selama tiga periode kembali terdengar ketika acara silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 MAret 2022.

Melansir Suara.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya yang menyerukan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo tiga periode.

Hal itu sontak membuat geger publik, termasuk di jagat media sosial.

Akun @fakta.indo di jejaring media sosial Instagram yang mengunggah mengenai artikel dukungan kades se-Indonesia terhadap Jokowi pun dibanjiri beragam tanggapan publik.

Komentar Publik

Berdasarkan pantauan Beritahits.id pada Kamis (31/03/2022), publik kecewa dan melampiaskan emosi mereka di kolom komentar.

Publik mengaku heran dengan deklarasi dukungan 3 periode tersebut lantaran tidak sesuai dengan Undang-Undang.

"Menyalahi konstitusi, enggak tahu malu banget," ungkap @yul***.

"Pada ngerti Undang-Undang (UU) enggak sih orang-orang bo***h ini," kata @fai***.

Baca Juga: Usai Apdesi, Eks Bupati Lebak Klaim Ulama di Banten Mau Jokowi Jadi Presiden Sampai 2027, Kenapa?

"Kita punya yang namanya UUD, tapi sayang zaman sekarang hanya sekedar punya," imbuh @alx***.

"Bisa-bisanya setuju, aku enggak setuju pak, aku bosen pak. Pengen 'ndang' (buru) ganti pak," timpal @sty***.

Tak hanya itu, sejumlah publik juga ikut curiga dengan adanya sebuah kepentingan dibalik dukungan para kades itu.

"Semua pasti demi kepentingan," tulis @har****.

"Biar dana desa lancar terus ya haha," komentar @rio***.

"Kebanyakan makan dana desa ini pasti," tukas @azi****.

Murni Ide Kades

Ketua Umum APDESI Surtawijaya menyebut gagasan dukungan Jokowi tiga periode bukanlah spontanitas semata.

Dia mengatakan selama ini memiliki utang kepada Jokowi karena sudah mengabulkan tuntutan mereka.

Menurut Surtawijaya, ide mendukung Jokowi tiga periode merupakan murni datang dari kepala desa dan tidak dikoordinis pihak tertentu.

Tanggapan Tenaga Ahli Utama Staf Presiden

Dilansir Suara.com, Tenaga Ahli Utama Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan usulan di APDESI lalu merupakan hak mereka.

Ngabalin memberikan penegasan bahwa Kantor Staf Kepresidenan tak pernah mengkoordinir APDESI untuk mendeklarasikan usulan Presiden Jokowi 3 periode.

KSP dikabarkan tengah menuntaskan program-program strategis Jokowi hingga periode kepemimpinan selesai tahun 2024.

Ngabalin pun ikut menegaskan bahwa Jokowi hendak menaati konstitusi masa jabatan hanya dibatasi selama 2 periode.

"Bagi Jokowi kan sudah selesai, konstitusi jelas ya. Jadi, nggak apa-apa, jangan dihalangi mereka," kata Ngabalin.