Koar-koar Radikalisme Naik Jelang Pemilu 2024, KSP Moeldoko Dinilai Lupa Diri!

BeritaHits.id - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko disebut sudah lupa diri,, menyusul pernyataanya soal angka radikalisme naik jelang pemilu 2024.

Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil M. Lubis.

Dalam cuitan Twitternya @Hasbil_Lbs menilai, purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini justru lebih radikal.

"Radikal ingin merampok Partai Demokrat," katanya dikutip pada Jumat, (21/10/2022).

Baca Juga: Pernyataan Ganjar Siap Nyapres di Pemilu 2024, Pengamat: Kode yang Sedang Dipersiapkan oleh PDI Perjuangan

Pada 2021 lalu, sejumlah kader dan mantan kader Demokrat diduga hendak mengkudeta AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrta lalu digantikan Moeldoko.

Moeldoko diduga ada di balik gerakan mengambil alih kepemimpinan AHY.

Oleh sebab itu, Hasbil meminta kepada Moeldoko agar tidak melempar isu-isu radikal ke publik. Pasalnya, radikalisme sontak menjelma sebagai hantu yang menakutkan. Radikalisme kerap dikaitkan dengan tindakan kekerasan.

Moeldoko lebih baik mengangkat isu strategis masyarakat seperti kesusahan rakyat sampai dengan isu rupiah melemah terhadap dolar.

"Tolong bisikan ke beliau (Moeldoko)," pintanya.

Baca Juga: Anies Baswedan Dianggap Beri Sinyal Ogah-ogahan Berpasangan dengan AHY di Pilpres, Ini Alasannya

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan berdasarkan survei, potensi radikalisme mencapai 14 persen pada 2020. Moeldoko mengatakan potensi tersebut ada kecenderungan meningkat pada tahun politik mulai 2023 hingga 2024.

"Dinamika politik dan potensi radikalisme akibat politik identitas, survei BNPT pada tahun 2020 potensi radikalisme 14 persen. Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Moeldoko mengatakan adanya potensi peningkatan radikalisme harus diwaspadai. Moeldoko mengatakan stigma radikalisme bukan sengaja dibentuk oleh pemerintah.

Menurut Moeldoko, BNPT sudah memiliki standar dalam menentukan seseorang atau kelompok masuk golongan radikal atau tidak.

"Ini saya serahkan untuk bertanya langsung kepada BNPT karena mereka yang memiliki standar seseorang dinyatakan masuk kelompok ini," ujarnya.