Ditanya Soal Penerimaan ASN Sarat Nepotisme, Mahfud MD Bawa Anak-anaknya

BeritaHits.id - Calon wakil presiden (capres) pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD mencontohkan langsung anak-anaknya saat ditanya soal seleksi ASN di pemerintah ke depan.

Mahfud menyebutkan bahwa anak-anaknya tak pernah menggunakan privileg dalam perjalanan karirnya.

"Saudara adik-adik sekalian, agar pemerintah itu membina generasi muda tanpa diskirimnasi dibina dengan bagus diberi peluang secara bagus," ujar Mahfud MD di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rabu (18/10/2023).

"Saya perkenalkan, saya bawa dua anak saya yang milenial, ini dokter Ikhwan Zein sekarang dia sedang menyelesaikan PHD di Amsterdam University," ungkap Mahfud MD. 

Baca Juga: Pakai Kemeja Warna Berbeda dengan Ganjar Pranowo, Mahfud MD: Ada Pesan Tuhan di Baju Ini

Menurut Mahfud MD, Ikhwan sejak sekolah mencari beasiswa sendiri tanpa membawa-bawa namanya. Bahkan banyak orang tak tahu bahwa Ikhwan adalah putranya.

"Dia cari sendiri [beasiswa], dapat sendiri, berprestasi sendiri," paparnua. 

Mahfud kemudian mengenalkan putrinya yang bernama Vina Amalia. Dia merupakan seorang dokter yang waktu kuliah diberi subsidi pisang dan susu karena dikira anak orang tak mampu padahal kala itu Mahfud adalah ketua MK.

"[Vina] Dokter dari Universitas Airlangga, dari sekolah sampai lulus tidak tahu anak saya, kalau anak pejabat kan kadang dikasih keistimewaan," kata Airlangga. 

Mahfud sendiri menyadari bahwa memang ada nepotisme dalam seleksi pekerja pemerintah. Namun menurut Mahfud pemerintah sekarang sudah mulai berbenh.

Baca Juga: Usai Daftar Pilpres ke KPU, Ganjar-Mahfud Langsung Merapat ke Rumah Megawati di Teuku Umar

"Presiden atau pemerintah sekarang menyadari, dulu seperti itu [nepotisme] banyak sekali, sekarang kalau ASN ujainnya kan lewat komputer, nilainya sekian udah lebih objektif," ungkap mantan Ketua MK itu. 

"Kalau di kepegawaian juga ada lelang jabatan," tuturnya. 

Menurut Mahfud, ada tiga cara pemerintah memangkas nepotisme pertama digitalisasi, pembinaan SDM, dan kebijakan satu pintu seperti Omnibus law.