Produk Politik Cepat Saji ala Jokowi: Mulusnya Jalan Gibran dan Kaesang

BeritaHits.id - Langkah politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di akhir masa pemerintahannya mengundang perdebatan publik. Pasalnya presiden ketujuh itu dianggap sengaja menempatkan anak-anaknya posisi politis yang strategis.

Kritikus politik, Faizal Assegaf bahkan mengibaratkan anak-anak Jokowi bak produk cepat saji dalam kancah politik nasional.

Pasalnya sekonyong-konyong dua anak laki-laki Jokowi dijadikan dalam satu barisan dengan elit politik senior. Diketahui bahwa putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep dijadikan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal ini membuat Kaesang secara konstitusi sejajar dengan Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Sindir Komika yang Unggah Foto Gibran Main Bola, Arie Kriting: Mau Bernegara Apa Mau Bikin Klub Bola Amatir?

Sementara Gibran diajukan sebagai calon wakil presiden usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi keputusan memilih Kaesang di PSI dalam waktu yang sangat singkat, itu tidak beda dengan peristiwa keputusan di MK dalam rangka meloloskan Gibran," ungkap Faizal seperti ikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak UP.

"Ini sajian cepat saji instan, dengan gaya-gaya premanisme kekuasaan seperti ini berbahaya, ini bisa mengancam disintergrasi nasional kita, sentraistik yang dimainkan Jokowi jadikan negara lapak empuk melayani pribadi," imbuhnya.

Kaesang Dua Hari Jadi Ketum

Kaesang Pangarep dijadikan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin, (25/9/2023). Dia menjadi Ketua Umum (ketum) dua hari setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kader PSI.

Baca Juga: Beri Tanggapan Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Ernest: Atur Aja, Bos

Penobatan Kaesang sebagai Ketum PSI itu dilakukan pada Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat.

Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio menilai bahwa bergabungnya Kaesang ke PSI merupakan instruksi dari Jokowi. Kaesang disebut Hendri memang sengaja diminta tak mengikuti jejak Jokowi menjadi anggota PDIP.

Menurutnya, ada motif politik Jokowi di balik keputusan Kaesang.

"Makanya saya bilang ini bukan tentang nilai positif, ini sih tentang instruksi pak Jokowi nih," ujar Hendri saat dihubungi Suara.com, Minggu (24/9/2023).

"Ya masuknya kaesang ke PSI ini kan, PSI dapet suntikan penguasa yang real gitu ya, apapun itu kan Kaesang anaknya Pak Jokowi," ucapnya.

Tak hanya itu, menurut Faizal penempatan Kaesang di PSI juga untuk menjaga jaringan relawan Jokowi.

"Dia menempatkan anaknya Kaesang sebagai koordinator untuk menjaga jaringan relawan Jokowi," kata Faizal.

Gibran Wali Kota hingga Cawapres

Gibran Rakabuming Raka kini tengah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Pengusungan Gibran disampaikan usai putusan MK terkait syarat capres-cawapres.

Padahal Gibran sendiri belum lama malang melintang di kancah politik. Gibran belum genap tiga tahun menjadi Wali Kota Solo dan belum genap lima tahun pula menjadi kader partai di PDIP.

Melenggangnya Gibran yang disebut akan maju jadi RI 2 itu juga diduga telah direstui Presiden Jokowi. Presiden mengungkapkan bahwa sebagai orangtua dia hanya bisa mendukung.

"Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Karena (Gibran) sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," kata Jokowi di tengah perayaan Hari Santri.

Soal cawe-cawe Jokowi, putusan MK terkait dikabulkannya sebagian gugatan usia capres-cawapres menurut Faizal Assegaf adalah bentuk hadiah untuk Gibran.

Pasalnya Ketua MK, yakni Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi yang juga paman dari Gibran.

"Putusan MK ini untuk memepersembahkan kado politik untuk putra presiden, enggak ada pemuda lain hanya satu nama, Gibran, Gibran, Gibran, keputusan ini hanya untuk melayani bocah karbitan istana," tutur Faizal.

Dukungan Jokowi pada karir politik Gibran juga sudah diberikan saat anaknya mau mencalonkan diri jadi wali kota.

Pasalnya politikus senior PDIP Panda Nababan menyebut majunya Gibran sebagai Wali Kota Solo adalah bentuk permohonan Jokowi yang dikabulkan Megawati Soekarnoputri.

Panda menyatakan bahwa sebelum Gibran dimajukan jadi Wali Kota Solo, PDIP sebenarnya sudah memiliki calon yang bakal diajukan, yakni pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.

"Itu sebelum dia jadi wali kota, proses pemilihan Wali Kota Solo dari ranting cabang sudah terproses empat bulan memilih Purnomo-Teguh, tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega biar anaknya," kata Panda.

Padahal pada Peraturan Partai (PP) PDIP nomor 25 menyebutkan jika ingin menjabat, maka perlu berproses di partai terlebih dahulu selama dua tahun.

Sementara pemilihan wali kota di kubu PDIP biasanya dipilih dari bawah mulai ranting hingga cabang. Namun karena permintaan dari Jokowi, Megawati melanggar aturannya sendiri.

"Mega karena sayangnya pada Jokowi diabaikan itu [PP] diistimewakan lah itu [Gibran]," tandasnya.