Dukung Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah Diduga Sentil Megawati Sering Sebut Jokowi Petugas Partai: Etis Nggak?

BeritaHits.id - Fahri Hamzah bersama Partai Gelora mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang resmi mendaftar ke KPU pada Rabu (25/10/2023). Namun, diketahui juga pencalonan Prabowo dan Gibran menuai pro-kontra karena dianggap tidak etis dan diduga mengobok-obok konstitusi.

Namun perkara etis ini balik disangsikan oleh Fahri, sebagaimana dilihat di kanal YouTube kumparan. “Kalau kita berbicara wilayah etik dalam politik, sama dengan pertanyaan, ‘Etik nggak sih di medan perang kita bunuh orang?’” ujar Fahri, dikutip pada Rabu (25/10/2023).

Menurut Fahri banyak situasi tidak ideal yang terjadi dalam politik, tak terkecuali di Indonesia. Sementara terkait penunjukan Gibran, diakui Fahri adalah upaya untuk menemukan sosok yang dianggap bisa menyatukan Koalisi Indonesia Maju.

“Wilayah etis itu tipis. Kalau kita saling menggugat etis, semua orang ini nggak etis dalam politik, nggak ada yang etis. Mau saya spill satu-satu?” tutur Fahri.

Baca Juga: Jawaban Adian Napitupulu Terkait Jokowi-Gibran Dipecat dari PDI Perjuangan: Bapak dan Anak Itu...

“Etis nggak partai politik yang menganggap presiden itu anak buah dari partai politik? Etis kah orang yang masih di dalam kabinet terus dia bilang, ‘Saya mau melawan itu’. Etis nggak? Enggak etis semua,” sambungnya.

Tentu sentilan Fahri ini mengingatkan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang kerap dikritik karena menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai.

Fahri sendiri menganggap penyebutan tersebut tidak tepat karena setelah menjadi presiden, maka yang bersangkutan adalah pelayan rakyat alih-alih petugas partai.

“Itu yang saya tentang dari dulu karena itu nggak mungkin,” ungkap Fahri soal penyebutan Jokowi sebagai petugas partai.

“Karena kita partai politik dan kita hidup dalam demokrasi, maka tugas partai politik itu menjadi chef saja di dalam dapur. Begitu ada orang-orang hebat seperti calon gubernur, calon bupati, kita serahkan ke ruang publik, begitu dia terpilih dia menjadi milik publik, bukan lagi milik partai. Kemewahannya partai adalah kalau gagasan partai dipakai,” terang Fahri.

Baca Juga: Hubungan Jokowi dan Mega Makin Retak Usai Prabowo-Gibran Daftar ke KPU, Begini Respons Pramono Anung