Dugaan Bansos Difabel Dikorupsi Bikin Murka Publik: Super Biadab!

BeritaHits.id - Kabar dugaan korupsi bansos untuk difabel yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara membuat publik murka.

Sejumlah tokoh politisi pun turut menyalurkan amarahnya terkait dugaan korupsi bansos difabel tersebut.

Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan pun turut mengomentari kabar dugaan korupsi bansos difabel.

Umar Hasibuan mengaku kaget dan terkejut. Menurut dia, perbuatan itu sudah sangat biadab.

Baca Juga: Cari Info Keberadaan Harun Masiku, KPK Periksa Advokat Daniel Tonapa

"Mengerikan bansos buat kaum difabel dikorupsi juga. Asli super biadab," cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, Rabu (20/1/2021).

Selanjutnya, politikus Rachland Nashidik turut mengungkapkan kekecewaannya dan amarahnya.

"Bila benar, mungkin Presiden Jokowi perlu memerintahkan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan penataran tentang korupsi yang Pancasilais," kicaunya.

Rachland pun sebelumnya menyindi soal prinsip dan nilai dalam Pancasila.

"Korupsi Bansos itu melanggar semua dari lima sila dalam Pancasila. Kecuali bila sla itu diperas jadi ekasila, yaitu gotong royong, mungkin jadi terdengar masuk akal. Menggarong duit wong cilik secara gotong royong. Betul, Madam?" lanjutnya.

Baca Juga: Digeledah, Kejagung Sita Bukti Mega Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Tak hanya sejumlah tokoh politik yang ikut berkomentar terkait dugaan korupsi bansos difabel ini.

Sejumlah warganet pun turut menyuarakan amarahnya melalui Twitter.

"Sinting gila miring sarap gokil edan! Dana Bansos buat difabel diduga dikorupsi juga. Rakusnya tanpa batas!" cuit akun feriza****.

"Masuk neraka aja orang-orang kayak gini. Bansos untuk difabel pun dikorupsi. Parah!" balas akun bang_***.

Salurkan Bansos Difabel

Seperti dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Kementerian Sosial telah menyalurkan 140.161 paket bansos difabel atau bansos Covid-19.

Rupanya, bantuan tersebut berupa bansos reguler PKH Inklusi Disabilitas dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).

Direktur Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim mengatakan bentuk bansos difabel ini berupa bantuan tunai dan non-tunai untuk mereka yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Eva Rahmi mengatakan, sekitar 8000 penyandang disabilitas akan masuk ke dalam target refocusing dana bansos.

Program tersebut merupakan kelebihan dana bantuan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh Kemensos.

Namun, terdapat balai rehabilitasi, dinas sosial, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibentuk masyarakat.