Kerumunan Jokowi di NTT Terancam Sanksi, Dokter Tirta: Tidak Relevan

BeritaHits.id - Dokter sekaligus relawan Covid-19, Dokter Tirta menilai sanksi kerumunan tidak relevan jika diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menuai kritik publik lantaran dianggap telah menciptakan kerumunan massa saat melakukan kunjungan di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Melalui akun Twitter Dokter Tirta @tirta_hudhi, Dokter Tirta menegaskan sanksi kerumunan tidak relevan diberikan kepada Presiden Jokowi.

"Untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan lagi untuk ditegakkan," kata Dokter Tirta seperti dikutip Suara.com, Rabu (24/2/2021).

Dokter Tirta menjelaskan, Jokowi merupakan simbol negara yang akan menjadi pusat perjatian. Oleh karenanya, kehadiran Jokowi dimanapun akan menarik perhatian massa.

"Pak Presiden Joko Widodo sejatinya adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa," ujarnya.

Dokter Tirta mencontohkan YouTuber Atta Halilintar yang pernah berkeluh kesah kepadanya. Atta sempat merasa khawatir lantaran kehadirannya saat salat Jumat menjadi pusat keramaian.

Banyak jemaah yang mendatanginya untuk meminta berfoto bersama, padahal situasi saat ini sedang pandemi Covid-19.

Dokter Tirta meyakini, Jokowi telah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak, namun banyaknya masyarakat yang hadir menyulitkan presiden untuk membubarkan mereka.

Baca Juga: Sebut Kerumunan Jokowi karena Animo Warga, KSP: Tak Bisa Dihindarkan

Alasan lain yang memperkuat pendapat bahwa sanksi kerumunan tak bisa ditegakkan adalah Jokowi tak mengundang warga untuk datang berkerumun.

Kerumunan warga terjadi karena antusiasme warga, bukan karena undangan dari presiden.

"Presiden tidak pernah mengajak untuk datang, tapi antusias," ungkapnya.

Menurut Dokter Tirta, tingginya antusiasme warga tersebut seharusnya dijadikan pelajaran bagi tim protokoler istana agar berhati-hati dalam mengatur agenda presiden.

Sehingga, insiden kerumunan yang terjadi secara spontan serupa tak lagi terjadi di kemudian hari.

"Ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler agar berhati-hati mengatur agenda bapak presiden di lapangan," tukasnya.