Mahfud Ungkit Sikap SBY pada PKB, Rizal Ramli: Sejarah Berulang Kembali?

BeritaHits.id - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait sikap pemerintah terhadap dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya yang diunggah Sabtu (6/3/2021) Rizal Ramli mengomentari sebuah artikel berita yang memuat pernyataan Mahfud MD. 

Mahfud menyebut pemerintah akan sikapi kisruh Partai Demokrat seperti SBY menyikapi kisruh PKB pada tahun 2008 lalu. Untuk itu, Rizal Ramli mempertanyakan mengapa sejarah bisa terulang kembali.

"Mas @mohmahfudmd, kok sejarah berulang kembali?" tulis Rizal Ramli.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut KLB Partai Demokrat Belum Menjadi Masalah Hukum

Ia juga menuliskan sebuah kalimat dalam Bahasa Prancis yang kurang lebih berbunyi 'Sejarah berulang, apakah itu sifat manusia?'.

"L'histoire se répète, c'est la nature humaine?" tulis Rizal Ramli.

Sebelumnya, Rizal Ramli juga sudah membuat cuitan yang menyinggung soal partai keluarga. Cuitan tersebut diduga sebagai tanggapan atas kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

"Kebanyakan partai-partai dikelola tidak demokratis, bagaikan partai keluarga (CV, bukan PT, apalagi demokratis)," tulis Rizal Ramli, Sabtu (6/3/2021).

"Oligarki itu diperkuat dengan aturan Ketum bisa recall anggota DPR (harusnya yang recall pemilih). Partai keluarga sulit untuk mendapatkan loyalitas tanpa fulus. Quo vadis?" tulis Rizal lagi.

Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi

Menanggapi cuitan tersebut, para warganet lantas menuliskan bergam komentar. Beberapa dari mereka ada yang sepakat dengan pernyataan Rizal Ramli, ada juga yang memiliki pendapat lain.

"Nah.. ini dia yang membingungkan, yang milih kan rakyat tapi partai seenaknya menggantinya jika tidak berkenan, demokrasi yang aneh..." tulis warganet dengan akun @GerryMurli****.

"Intinya soal uang lebih royal Pak Moeldoko daripada Pak SBY ke kader Demokrat maksudnya bang?" tanya warganet dengan akun @Daniel13***.

"Tiket untuk menjadi anggota Dewan adalah Partai, pendorongnya adalah masyarakat. Kalau tidak ada turut campur Penguasa untuk kepentingan 2024, pasti partai akan damai-damai saja. Tidak selamanya Oligarki itu buruk dan tidak selamanya Demokrasi itu terbaik," tulis warganet lain dengan akun @GAKi***.