Jokowi Mau Tunjuk 270 Pj Kepala Daerah, Mardani: Merampas Hak Rakyat

Mardani juga meminta pemerintah memperkuat sanksi bagi ASN yang tidak netral. Sebab, selama ini sanksi yang diberikan tidak efektif karena hanya bersifat administratif atau teguran.

"Sanksi untuk ASN yang tidak netral diperkuat, mulai dari penurunan jabatan/golongan, diberhentikan dari ASN dan/atau pidana kurungan, sehingga menimbulkan efek jera," tuturnya.

Mardani mendesak agar UU Pemilu diperbaiki karena ada banyak hal yang harus diperbaiki.

"InsyaAllah @FPKSDPRRI akan tetap menuntut agar revisi UU Pemilu dijalankan termasuk menyelenggarakan Pilkada 2022 dan 2023. Banyak hal yang mesti diperbaiki," tukasnya.