BeritaHits.id - Fadli Zon baru-baru ini turut menyampaikan tanggapan terkait 9 peserta unjuk rasa Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) yang ditahan dan diperiksa di Polda Metro Jaya.
Lewat sebuah cuitan yang diunggah pada Selasa (4/5/2021), Fadli mengomentari cuitan LBH Jakarta yang juga membahas soal penahanan tersebut.
Fadli menilai hal seperti itu membuat demokrasi di Indonesia jatuh terpuruk ke ranking 102. Ia juga menekankan bahwa unjuk rasa dijamin konstitusi dan bukan merupakan tindak kejahatan.
"Tindakan seperti ini yg membuat rangking demokrasi RI semakin terpuruk jatuh ke peringkat 102. Unjuk rasa dijamin konstitusi n bukan kejahatan. Bebaskan 9 mahasiswa," tulis Fadli Zon, seperti dikutip BeritaHits.id dari akun Twitter @fadlizon, Selasa (4/5/2021).
Baca Juga: Tanah Abang Ramai Jelang Lebaran, Gibran: Kenapa Gue yang Disalahin?
Dalam cuitan LBH Jakarta @LBH_Jakarta yang dikomentari oleh Fadli Zon disampaikan keterangan bahwa ada 9 peserta unjuk rasa yang saat sedang ditahan dan diperiksa tanpa adanya pendampingan hukum.
"9 (5 mahasiswa dan 4 dari Kasbi) Peserta Unjuk Rasa Hardiknas saat ini ditahan dan diperiksa di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya tanpa diperbolehkan mendapatkan pendampingan hukum. Penyampaian pendapat di muka umum dengan damai bukanlah tindak kejahatan," tulis akun tersebut.
Berdasarkan keterangan yang ditulis dalam utas tersebut, 9 peserta unjuk rasa masih ditahan sesuai hasil update terbaru pada Senin (3/5/2021).
"[UPDATE] Saat ini 9 orang mahasiswa dan buruh masih menjalani pemeriksaan di Reskrimum Polda Metro Jaya karena mengikuti unjuk rasa damai Hardiknas di Kemdikbud pada senin (3/5)," lanjut akun tersebut.
Dalam unjuk rasa Hardiknas, disuarakan tentang mahalnya pendidikan serta krisis kebebasan akademik selama pandemi Covid-19. Diperjuangkan pula penolakan omnibus law serta perlindungan buruh dan lingkungan hidup.
Baca Juga: Soal Kerumunan Mal, Fadli Zon: Ada Menteri Imbau Masyarakat Beli Baju Baru
Unjuk rasa Hardiknas menyuarakan mahalnya biaya pendidikan dan krisis kebebasan akademik di tengah pandemi COVID-19 serta penolakan omnibus law yang mengabaikan perlindungan hak buruh dan lingkungan hidup.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Hardiknas 2025: Momentum Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Finansial Mahasiswa
-
Refleksi Hardiknas 2025: Literasi, Integritas, dan Digitalisasi
-
Hardiknas, Askrindo Gelar Pelatihan Bagi Pendidik Anak Berkebutuhan Khusus
-
Gratis! Koleksi Twibbon Hardiknas 2025 Terlengkap, Download & Bagikan Sekarang
-
Sarana Prasarana Digital jadi Motor Penggerak Kualitas SDM Masa Depan RI
Terpopuler
- Shin Tae-yong: Saya Sudah Sering Katakan, Liga Indonesia Harus...
- Selamat Datang Penyerang Keturunan! 2 Tak Perlu Naturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia U-23
- 10 Aplikasi Penghasil Uang Resmi Didukung Pemerintah Bisa Cuan Jutaan Rupiah
- 3 Bek Asing Jago yang Bisa Direkrut PSM Makassar untuk Gantikan Yuran Fernandes
- Alhamdulillah Elkan Baggott Tak Jadi Pergi
Pilihan
-
Tempo Scan Kecipratan Proyek Prabowo, Bakal Bangun 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis Dilahan Miliknya
-
Mobil Listrik BYD Seal Terbakar di Palmerah, BYD Indonesia Lakukan Investigasi
-
6 Rekomendasi HP NFC Murah Terbaik Mei 2025, Harga cuma Rp 2 Jutaan
-
Pungli ke Pedagang Kaki Lima, Warga Kampung Baru Diciduk Anggota Polsek Pasar Kliwon
-
8 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik Mei 2025, Terang Meski di Bawah Terik Matahari
Terkini
-
Hak Jawab Warga Manglongsari soal Berita 'Hidup Ditemani Anjing, Penderita Kanker di Wonosobo Diamuk Warga'
-
Tentara Israel Ancam Mau Penjarakan Warganet Indonesia: Interpol Bakal Bertindak!
-
Reaksi Gibran Saat Iriana Jokowi Disebut Dalang di Balik Pencalonannya: Enggak Usah Dibesar-besarkan
-
Selvi Ananda Disebut Tak Restui Suaminya Maju Cawapres, Gibran: Itu Gosip!
-
Depresi Usai Jadi Korban KDRT, Dokter Qory Mulai Tenang Usai Bertemu Ketiga Anak