Novel Baswedan Beberkan Kejanggalan Soal TWK KPK, Karni Ilyas: Over Sekali

BeritaHits.id - Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan membeberkan sejumlah pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menurutnya janggal di hadapan presenter senior Karni Ilyas.

Novel Baswedan mengungkap beberapa pertanyaan yang dinilai tak selayaknya ditanyakan saat TWK, seperti memilih kitab suci agama atau Pancasila, dan sikap apabila wanita pegawai KPK diminta untuk melepas hijab.

Pertanyaan TWK penuh polemik di tengah masyarakat tersebut diceritakan Novel Baswedan kepada Karni Ilyas dalam video yang diunggah di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu (22/5/2021).

Novel Baswedan mengatakan, dirinya tidak pernah mendapatkan pertanyaan menyerang individual, lain dari sejumlah pegawai KPK lainnya.

Baca Juga: Blak-blakan, Novel Baswedan Bongkar Penyelundupan Tes Wawasan Kebangsaan

"Saya tidak pernah ditanya hal-hal yang terlalu menyerang karena mungkin penanya sungkan. Tapi kepada kawan yang lain, ditanya hal-hal yang sedikit menyerang kepentingan beragama, menyerang hal terkait sikap," kata dia seperti dikutip beritahits.id.

Novel Baswedan kemudian memberikan beberapa contoh pertanyaan yang disebut menyerang pegawai KPK itu. Salah satunya adalah soal jilbab.

"Contohnya bagaimana kamu, perempuan ya ini, harus buka jilbab. Ini sesuatu yang gak mungkin ada di TWK soal hal semacam itu. Dikatakan kalau tolak disebut egois, mementingkan kepentingan sendiri dibanding negara," terangnya.

Selain itu, menurut Novel Baswedan pula ada soal yang seolah menyamakan antara kitab suci agama dengan Pancasila dasar negara.

"Dibilang lagi gimana kalau kitab suci dengan Pancasila lebih baik mana. Mana yang lebih baik atau dipilih. Kan itu bukan dikotomi yang harus dipertentangkan. Dan kita semua paham tidak seperti itu hal yang terjadi," papar dia.

Baca Juga: CEK FAKTA: Luka Palestina Akibat Serangan Israel Ternyata Cuma Make Up?

Novel Baswedan melanjutkan dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang dinilai melecehkan sehingga dilaporkan ke Komnas Perempuan atau Komnas HAM.