Heboh Pengakuan PNS Diminta Menangkan Ganjar, Politisi Senior: Memang Ada dari Dulu

BeritaHits.id - Media sosial belakangan dihebokan dengan video yang memperlihatkan curhatan seseorang yang diduga adalah pegawai negeri sipil (PNS) asal Boyolali, Jawa Tengah.

Pada video tersebut sang PNS menyebutkan bahwa dirinya diminta untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia juga diminta untuk memenangkan PDI Perjuangan.

Soal adanya pengarahan suara PNS, politisi senior Zulfan Lindan menyebutkan bahwa kecurangan semacam itu memang ada.

"Bahkan kan ada ibu-ibu di luar sana diancam diminta untuk memenangkan calon-calon tertentu katakan lah tersebut memenangkan PDIP," ujar Zulfan Lindan dalma perbincangan di kanal YouTube Total Politik.

Baca Juga: Prabowo Pantun Minta Jangan Lupakan Kawan Lama, Wajah Kecut Megawati Jadi Sorotan

"Itu kan ada video ibu-ibu diajak harus memenangkan PDIP dan Ganjar di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini sebenarnya terjadi, mungkin baru sekarang terungkap," imbuhnya.

Zulfan menyebutkan bahwa kecurangan-kecurangan pemilu bisa saja sudah terjadi sejak 2004 lalu.

"Hal sepeti ini sudah terjadi mungkin 2004, 2009, 2014, 2019, sudah terjadi yang masing-masih punya cara tersendiri melakukan tekanan dan kecurangan," ungkap mantan poltisi NasDem itu.

"Tapi sekarang sudah menjadi terbuka, menjadi terbuka sekarang ini," imbuhnya.

Beredar Pakta Integritas

Baca Juga: Isi Pidato Ganjar Dibilang 'Ngerusak Tongkrongan', Warganet: Kebanyakan Nyenggol Sih

Beredar dokumen di kalangan jurnalis yakni pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.

Dugaan pakta integritas itu memuat tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat. Pakta integritas itu berisi lima komitmen Mosso sebagi Pj Bupati Sorong.

Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, menimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.'

Mulanya, isu dokumen pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan penyidik KPK saat proses penggeledahan terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang menjaring Pj Bupati Sorong dan kawan-kawan.