Moeldoko Sebut Nama Luhut, Rocky Gerung: Jangan Cari Alibi, Nanti Kejebak

BeritaHits.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers terkait isu kudeta Partai Demokrat, Rabu (3/1/2021). Dia mengatakan, Luhut sebelumnya pernah didatangi pula oleh orang-orang dari Partai Demokrat.

Diseretnya nama Luhut menjadi sorotan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut Moeldoko memperpanjang cerita soal polemik kudeta partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Rocky Gerung sampai menduga, jangan-jangan setelah Luhut akan muncul nama lain yang ikut disinggung oleh Moeldoko.

"Pak moeldoko juga akhirnya memperpanjang story-nya. Udah sampai ke Luhut, bentar lagi menteri mana, ujungnya sih sudah tahu," ungkap Rocky Gerung dalam video berjudul "Kudeta Demokrat, Moeldoko Seret Nama Menko Luhut" yang dibagikan lewat saluran YouTube miliknya, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga: Soal Kudeta, Marzuki Alie: Kalau Fitnah Dianggap Benar, Tunggu Azab Datang

"Tapi biarlah skenario ini ditafsirkan macam-macam. Ada yang bilang AHY cari panggung. Ada yang anggap jangan soal internal dipublish. Moeldoko itu eksternal, kaitkan dengan Luhut, semakin eksternal," imbuhnya menegaskan.

Menyoroti hal itu, Rocky Gerung menyebut Moeldoko melimpahkan sebagian bebannya kepada Luhut. Padahal menurutnya, bisa jadi Luhut hanya ingin tahu apa yang terjadi dan itu merupakan hal lumrah.

"(Moeldoko) ingin cari patron supaya beban gak berat , maka sebagian dilimpahkan ke Luhut. Luhut junga nanggap gile, masa gue bagian yang terbuka, sekarang seolah gue yang nyingkir Partai Demokrat," tukas Rocky Gerung.

"Ini urusan tahun berapa, satu tahun lalu, gak ada urusan kudeta. Pak Luhut gak melibatkan diri. Mungkin Pak Luhut ingin tahu apa yang terjadi, itu biasa saja," sambungnya.

Rocky Gerung dalam hal ini menyinggung pertemuan Luhut dengan sejumlah anggota Partai Demokrat pada 2020.

Baca Juga: Undang Anies hingga I Wayan Koster, Jokowi Tekankan 3 Hal Ini

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut adanya beberapa kemungkinan soal munculnya nama Luhut dalam pusaran isu kudeta Partai Demokrat.

Kata dia, Moeldoko bisa jadi sedang berupaya mencari perlindungan atau malah menjadikan Luhut sebagai jembatan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi.

"Pak Moeldoko berupaya cari pelindung. Ini peristiwa yang lain (pertemuan Luhut dengan anggota Partai Demokrat), dengan maksud lain. Jangan banyak cari alibi nanti kejebak," tegas Rocky Gerung.

"Mungkin Pak Luhut dijadikan jembatan untuk memberitahu ke Jokowi bahwa tidak apa-apa. Jadi saya berpikir mungkin Pak Jokowi masih kasih tanda curiga ke Moeldoko karena Moeldoko belum melapor ke Jokowi soal hal ini," tandasnya.

Rocky Gerung lalu mengatakan seharusnya Moeldoko datang ke Jokowi berbicara soal hal ini. Termasuk pula Jokowi yang seharusnya buka suara soal surat yang dikirim Partai Demokrat.

Istana Terima Surat AHY

Istana Kepresidenan sudah menerima surat resmi yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY kepada Presiden Joko Widodo. Surat AHY terkait informasi keterlibatan orang-orang di lingkaran Jokowi yang hendak mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang disiarkan melalui youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Pratikno mengatakan, surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal partai Demokrat Hinja Panjaitan. Namun ia tak menyebut kapan pihaknya menerima surat tersebut.

"Diantar langusng oleh Sekjen Partai Demokrat. Jadi kami sudah menerima surat itu," ucap dia.

Jokowi Tak Akan Membalas Surat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait adanya dugaan upaya kudeta.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan surat tersebut sudah diterima, tetapi Jokowi tidak akan membalasnya.

Namun Pratikno menilai bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ungkap Pratikno.