Ali Ngabalin Bantah Kabar 75 Pegawai KPK Diberhentikan: Itu Bohong!

BeritaHits.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi soal 75 pegawai KPK yang dikabarkan dipecat.

Ali Ngabalin menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar dan bohong. Hal itu ia tegaskan melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (12/5/2021).

Dia tampak mengunggah sebuah video yang menampilkan perdebatannya dengan Abdullah Hehamahua.

Mereka tampak memperdebatkan tentang polemik yang muncul setelah pegawai KPK melakukan Tes Wawasan Kebangsaan untuk diangkat sebagai ASN.

Baca Juga: 52 Tahanan KPK Berlebaran di Penjara, Ini Jadwal Kunjungan Keluarga Besok

Dalam video tersebut, Abdullah Hehamahua tampak menyinggung soal 75 pegawai TMS yang dipecat KPK.

Pernyataan Abdullah Hehamahua itu langsung dipotong oleh Ali Ngabalin. Dirinya menegaskan bahwa kabar penonaktifan pegawai KPK adalah bohong.

"Statemen Pak Tua ini sangat prejudice soal 75 pegawai KPK yang TMS sebagai pegawai ASN. Anggapannya serta beredar berita telah terjadi pemberhentian 75 pegawai KPK adalah bohong," ujarnya, dikutip Beritahits.id.

Lebih lanjut, Ngabalin menjelaskan bahwa belum ada pemberitahuan secara resmi mengenai pemberhentian pegawai KPK.

Dia mengatakan bahwa kabar pemberhentian itu diambil setelah koordinasi KPK dengan BKN dan KemenPAN-RB.

Baca Juga: Sebut Firli Bahuri Pemimpin Zalim, Penyelidik KPK Harun: Harus Kita Lawan!

"Karena pemberhentian itu diambil setelah koordinasi KPK dengan BKN dan KemenPAN-RB untuk diproses sesuai dengan ketentuan UU yang ada," jelasnya.

Sebelumnya, diketahui sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Mereka yang tidak lolos dikabarkan resmi dinonaktifkan.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Sedangkan untuk salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

SK tersebut menetapkan keputusan Pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Ada empat poin yang tercantum dalam surat tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, dan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.