BeritaHits.id - Sandhy Handika sedang menjadi bulan-bulanan publik setelah kasus Kopi Sianida diangkat menjadi film dokumenter. Diketahui, ia adalah jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso.
Terlepas dari keviralannya atas kasus kopi sianida yang terjadi pada 2016 lalu, beredar video ketika Sandhy Handika diskakmat Haris Azhar dalam persidangan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat itu, Sandhy Handika bertugas sebagai JPU. Sementara itu, Haris Azhar adalah terdakwa dalam kasus tersebut. Dikutip dari unggahan akun TikTok @/salamakalsehat2024, tampak momen ketika keduanya berdebat.
Sandy mempertanyakan judul dalam video YouTube yang diunggah oleh Haris Azhar terkait dengan pertambangan di Papua. Judul tersebut dinilai memuat pencemaran nama baik Luhut.
Haris Azhar lantas mengatakan jika pertanyaan yang dilontarkan oleh Sandhy sudah dipertanyakan berulang kali.
"Saya memberikan judul, berulang-ulang dari tadi pagi saya ditanya soal judul. Saya udah tahu cuma poin itu aja yang dikejar untuk melemahkan saya. Sudah sampai sesore ini Anda kok masih tanya soal judul," kata Haris dikutip Sabtu (14/10/2023).
Momen ini sontak saja menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang lantas mempertanyakan kapasitas Sandhy sebagai JPU.
"Jaksa gini jalur seleksi apa orang dalam?" tanya netizen.
"Ini beneran jaksa modelan kayak gini?" timpal yang lain.
Baca Juga: Heboh! Ayah Mirna Sempat Terima Penghargaan Fenomenal di Tahun 2017 Usai Sang Putri Wafat
"Jaksa sekolahnya dari instring," imbuh lainnya.
"Jaksa nembak nih ijazahnya," cibir netizen lain.
"Saya pikir jaksa itu keren-keren dan berkualitas kayak di drakor," komentar netizen lainnya lagi.
Sebagai informasi, Haris Azhar terseret dalam kasus pencemaran nama baik Luhut setelah mengunggah video YouTube berjudul Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam.
Dalam video tersebut, Haris Azhar dan salah satu rekannya membahas soal kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.
Berita Terkait
-
Heboh! Ayah Mirna Sempat Terima Penghargaan Fenomenal di Tahun 2017 Usai Sang Putri Wafat
-
Tetap Bela Jessica Wongso, dari Sini Awal Hotman Paris Musuhan dengan Otto Hasibuan
-
Kesaksian Eks Karyawan Edi Darmawan Sebelum Kena PHK Tanpa Pesangon: 3 Bulan Gaji Tersendat
-
Viral Momen Edi Darmawan Menang Award Usai Kejadian Kopi Sianida, Netizen Heran: Di Luar Nalar
-
Yakin Jessica Wongso Tak Bersalah, Kamaruddin Simanjuntak Siap Turun Gunung
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Garut Hari Ini, Berikut Info BMKG
-
Hak Jawab Warga Manglongsari soal Berita 'Hidup Ditemani Anjing, Penderita Kanker di Wonosobo Diamuk Warga'
-
Tentara Israel Ancam Mau Penjarakan Warganet Indonesia: Interpol Bakal Bertindak!
-
Reaksi Gibran Saat Iriana Jokowi Disebut Dalang di Balik Pencalonannya: Enggak Usah Dibesar-besarkan
-
Selvi Ananda Disebut Tak Restui Suaminya Maju Cawapres, Gibran: Itu Gosip!