alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Teddy PKPI Semprot Fadli Zon: Selama Jadi DPR Ngapain Aja? Nonton Drakor?

Reza Gunadha | Hernawan Kamis, 07 Januari 2021 | 08:08 WIB

Teddy PKPI Semprot Fadli Zon: Selama Jadi DPR Ngapain Aja? Nonton Drakor?
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi di ILC TV One (Screenshot Youtube Indonesia Lawyers Club)

"Saya jadi bertanya-tanya, selama jadi anggota DPR ngapain aja? Nonton drama korea?" kata Teddy Gusnaidi.

BeritaHits.id - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi baru-baru ini mengkritik Politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang memprotes langkah pemerintah membubarkan FPI.

Teddy Gusnaidi menyangsikan sejauh mana pengetahuan Fadli Zon soal UU Ormas yang disebutnya bisa menjadi acuan pembubaran organisasi besutan Habib Rizieq Shihab itu.

Kata Teddy Gusnaidi, rasanya aneh apabila Fadli Zon selaku anggota DPR tidak paham betul substansi UU Ormas tersebut.

Kritikan tajam untuk Fadli Zon tersebut disampaikan oleh Teddy Gusnaidi lewat jejaring Twitter miliknya, Selasa (5/1/2021).

Baca Juga: Tanggapi Blusukan Mensos Risma, Roy Suryo Ungkit CCTV: Bisa Mati Ketawa

"UU Ormas ini pun sudah disetujui oleh DPR. Fadli Zon yang anggota DPR harusnya paham, bahwa itu perintah UU," kata Teddy Gusnaidi seperti dikutip Suara.com.

"Ini pengetahuan dasar tentang aturan main di negara ini. Aneh jika Fadli Zon tidak mengetahuinya," sambung dia.

Melihat protes Fadli Zon soal pembubaran FPI, Teddy Gusnaidi mengaku menjadi bertanya-tanya apa yang dilakukan Politisi Gerindra itu selama menjabat menjadi anggota DPR.

"Saya jadi bertanya-tanya, selama jadi anggota DPR ngapain aja? Nonton drama korea?" tandas Teddy Gusnaidi keras.

Teddy Gusnaidi Kritik Fadli Zon (Twitter/TeddyGusnaidi).
Teddy Gusnaidi Kritik Fadli Zon (Twitter/TeddyGusnaidi).

Seiring dengan kritikan keras tersebut, Teddy Gusnaidi menjelaskan soal pencabutan status hukum FPI sebagai Ormas.

Baca Juga: Fadli Zon Tak Sendiri, Ini Politikus Lain yang Like Video Porno di Twitter

Teddy Gusnaidi mengatakan, pencabutan status hukum Ormas dilakukan oleh menteri, bukan pengadilan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait