BeritaHits.id - Politikus PKS Mardani Ali Sera menyinggung soal manajemen bencana nasional. Mardani menyentil Presiden Joko Widodo beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menangani bencana yang terjadi di Indonesia.
Hal itu dia kicaukan melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera. Menurut dia, pemerintah perlu memperbaiki manajemen bencana.
Selain itu, pemerintah juga harus menangani bencana mulai dari hulunya.
"Ayo! Perbaiki Manajemen Bencana Nasional. Menangani bencana bukan hanya di hilir tapi mulai dari hulunya. Datangnya bencana memang tidak bisa diprediksi. Bukan bencananya saja yang kita fokusi, tapi manajemen bencana juga harus diperbaiki," cuitnya, dikutip Suara.com.
Baca Juga:Calon Kapolri Listyo Langkahi Senior, Kompolnas: Semua Menerima kalau...
Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah untuk memperbaiki manajemen bencana nasional serta evaluasi izin pembukaan Lahan.
Menurut Mardani, hal tersebt dapat menyelamatkan rakuat dari kerusakan lingkungan.
"Ketika hutan berubah fungsi, ketika sawah jadi perumahan dan ketika air tidak menemukan jalan pulang ke bumi atau ke laut. Perbaiki Manajemen Bencana Nasional, Evaluasi Izin Pembukaan Lahan. Selamatkan rakyat dari kerusakan lingkungan," tambahnya.
Sebelumnya, Mardani juga menuturkan bahwa pemerintah pusat harus melakukan langkah strategis dalam penanganan bencana banjir dan gempa.
Penyebab Banjir Kalsel
Baca Juga:Gegara Ramal Jokowi Lengser, Nasib Mbak You Bakal Mirip Ratna Sarumpaet?
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah.
"Banjir (2021) kali ini adalah banjir terparah dalam sejarah Kalimantan Selatan yang sebelumnya," kata Kis saat dihubungi Suara.com, Jumat (15/1/2021).
Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.
"Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit," tegasnya.
Sebelumnya BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021. Tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.
Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021.
