BeritaHits.id - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan semenjak 11 Januari - 25 Januari di Jawa dan Bali diakui pemerintah tidak efektif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ketidaktegasan implementasi menjadi salah satu faktor PPKM tak efektif.
Hal itu kemudian ditanggapi oleh politisi Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter pribadinya.
Mantan kader Partai Demokrat ini mengatakan, PPKM tidak efektif karena pemerintah daerahnya (Pemda) yang malas bekerja.
Tak hanya itu Ferdinand Hutahaean turut menilai Pemda tidak tegas dan serius menjalankan PPKM. Apalagi menurut Ferdinand, pemda terkait tidak memiliki konsep dalam mendisiplinkan masyarakatnya.
Baca Juga:Setelah 2 Hari Baru Unggah Video Ratas Jokowi soal PPKM, Ini Alasan Istana
"PPKM Tak Efektif, Jokowi Berikan Instruksi ke Luhut. PPKM ini tidak efektif terutama karena Pemerintah Daerahnya MALAS KERJA, TIDAK TEGAS, TIDAK MEMILIKI KONSEP METODOLOGI MENDISIPLINKAN WARGA DAN TIDAK SERIUS MENANGANI WILAYAHNYA," tulis @FerdinandHaean3 seperti dikutip Suara.com, Senin (01/02/2021).
PPKM Tak Efektif, Pemerintah Disarankan Tinjau Ulang Libur Panjang
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan semenjak 11 Januari - 25 Januari di Jawa dan Bali diakui pemerintah tidak efektif mengurangi mobilitas masyarakat sehingga angka penyebaran Covid-19 masih tetap bertambah.
Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pemerintah perlu memformulasikan ulang kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini hal-hal yang bisa membuat lonjakan Covid-19 tinggi," kata Dasco kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Baca Juga:Evaluasi Penerapan PPKM, Jokowi: Ekonomi Turun, Covid-19 Tidak
Misalnya, pemerintah meninjau ulang libur panjang yang telah ditetapkan. Sebab, musim libu biasanya mobilitas masyarakat meningkat dan menjadi salah satu pemicu peningkatan kasus Covid-19.
