BeritaHits.id - Eks anggota Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meminta agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak perlu merespons desakan Partai Demokrat terkait dugaan keterlibatan dalam kudeta partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean3.
Menurut Ferdinand, Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia tak perlu merespons desakan dari Partai Demokrat.
Ia juga meminta agar Jokowi tak membalas surat klarifikasi yang dikirimkan oleh Partai Demokrat.
Baca Juga:Dituduh Kudeta Demokrat, Moeldoko: Mungkin Dasarnya dari Foto-Foto
"Tak perlu pak @jokowi merespons ini baik secara lisan maupun tulisan. Jokowi juga tak perlu membalas surat klarfikasi yang dikirimkan oleh Partai Demokrat," kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Selasa (2/2/2021).
Ferdinand meminta agar siapapun tidak melibatkan seorang presiden dalam hal-hal yang tak perlu.
Sebab, sikap tersebut justru akan menurunkan martabat presiden sebagai seorang pemimpin.
"Jangan libatkan presiden dalam hal-hal tak perlu dan jangan turunkan martabat presiden sebagai pemimpin," tukasnya.
Kudeta Partai Demokrat
Baca Juga:Saran Moeldoko ke AHY: Jadi Pemimpin Jangan Baper
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akan ada aksi 'kudeta' di Partai Demokrat. Kekuasaannya akan digulingkan oleh 5 orang.
Dalam keterangan persnya, AHY menyebutkan sosok pelaku kudeta Demokrat. Hal tersebut AHY sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat
Pidato itu disiarkan secara Live melalui kanal Youtube miliknya Agus Yudhoyono, berjudul "Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono" pada Senin (1/2/2021) siang.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ungkap AHY.
AHY melayangkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu sebagai bentuk tabayun dari AHY terkait informasi keterlibatan lingkaran Jokowi untuk mengambil alih Partai Demokrat.
AHY berujar meski sudah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan take over tersebut, Partai Demokrat tentunya tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.
