BeritaHits.id - Beredar narasi yang menyebutkan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah resmi mencopot Fadli Zon dari jabatan sebagai anggota DPR RI.
Narasi tersebut diunggah oleh kanal YouTube Pengawal Istana dengan judul video 'MKD DPR Resmi Copot Fadli Zon - Berita Terbaru Hari Ini 1 Januari 2021 Like Video Porno Dewi Tanjung'.
Pada bagian depan video tertulis narasi sebagai berikut:
"Dewi Tanjung laporkan Fadli Zon! Akhirnya!! 'DPROtakMesum' MKD DPR RI Resmi copot Fadli Zon".
Baca Juga:CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Tunjuk Risma Gantikan Anies Baswedan?
Benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, Kamis (4/2/2021), klaim yang menyebutkan MKD DPR RI copot Fadli Zon dari anggota DPR RI adalah klaim yang keliru.
Setelah ditelusuri, isi dari video yang diunggah oleh kanal YouTube Pengawal Istrana tersebut adalah pembacaan artikel dari dua media online, yakni artikel berjudul 'Dewi Tanjung Desak MKD DPR Beri Fadli Zon Sanksi Soal 'Like Konten Pornografi: Pecat' yang ditayangkan di Depok.pikiran-rakyat.com pada 1 Februari 2021.
Dalam artikel tersebut diwartakan Dewi Tanjung mempertanyakan tindak lanjut laporannya terhadap Fadli Zon yang menyukai akun video porno ke MKD RI.
Baca Juga:Buntut Tanding Futsal Bikin Kerumunan, Kapolsek-Kanit Reskrim Dicopot
Di artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan MKD DPR RI mencopot Fadli Zon dari kursi parlemen.
Adapun artikel kedua yang dibacakan dalam video yakni artikel berjudul 'Fadli Zon Digugat DPD Ikatan Keluarga Minangkabau' yang tayang di Detik.com pada 31 Januari 2021.
Dalam artikel tersebut diberitakan DPD Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Kota Tangerang menggugat Fadli Zon terkait surat pencabutan SK Pengurus DPD IKM Kota Tangerang yang dianggap melenceng dari AD/ART organisasi.
Dalam artikel tersebut juga tidak ditemukan adanya pernyataan Fadli Zon dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI.
Hingga saat ini, Fadli Zon masih terdaftar sebagai anggota DPR RI dengan nomor anggota 86 dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat V.
Kesimpulan
