BeritaHits.id - Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengaku maklum dengan para senior yang kecewa dan tak ikhlas dengan kepemimpinan generasi muda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Menurutnya, sikap kekecewaan tersebut merupakan bentuk sisa-sisa feodalisme.
Hal itu disampaikan oleh Andi Arief melalui akun Twitter miliknya @andiarief_.
"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi," kata Andi seperti dikutip Suara.com, Jumat (5/2/2021).
Baca Juga:Surat AHY Tak Dibalas Presiden, Dua Politisi Partai Demokrat Ini Geram
Andi menyebut, partai memiliki tugas untuk mendidik generasi muda agar bisa memimpin dengan unggul.
"Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," ungkap Andi.
Andi juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya telah menegur Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Nama Moeldoko digadang-gadang menjadi pelaku yang hendak menggulingkan kepemimpinan AHY dan merebut Partai Demokrat.
Ia berharap agar Moeldoko tak mengulangi aksi tercela tersebut dikemudian hari.
Baca Juga:Marzuki Alie: Dulu Sering Difitnah dengan SBY, Dulu Aku Diam
"KSP Moeldoko sudah ditegur pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan take over tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers pada Senin lalu.
AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa. Gerakan tersebut, kata AHY, dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi partai Demokrat.
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan," tutur AHY.
