BeritaHits.id - Eks Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu mengkritik Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dinilai telah 'menjual' nama para petani.
Kedua tokoh publik tersebut terdaftar sebagai petinggi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), namun dinilai tak pernah memihak para petani.
Kritik tersebut disampaikan oleh Said Didu melalui akun Twitter miliknya @msaid_didu.
Said Didu menyebut, Moeldoko dan Prabowo selalu mengaku sebagai pimpinan HKTI, tetapi mereka tidak pernah hadir disaat petani mengalami kesulitan.
Baca Juga:Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko Rampung, M Nazaruddin Jadi Bendum?
Seperti diketahui, saat ini para petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi hingga kabar pemerintah akan kembali impor beras.
"Jenderal (Purn) @dr_moeldoko dan Letjen (Purn) @prabowo setahu saya sama-sama mengaku pimpinan HKTI tapi diam saat petani kesulitan seperti saat ini, juga diam saat impor yang memukul produk petani dibuka," kata Said Didu seperti dikutip Suara.com, Kamis (11/3/2021).
Said Didu mengimbau agar Moeldoko dan Prabowo mendengarkan keluh kesah para petani.
Saat ini mereka mengalami kesulitan untuk bertahan hidup, terlebih Indonesia masih dalam pandemi Covid-19.
"Jika berkenan dan masih memihak tpetani, mohon bantu petani yang saat ini sedang kesulitan pupuk subsidim harga padi anjlok dan saat yang sama impor beras dibuka," ungkap Said Didu.
Baca Juga:Andi Arief Bandingkan AHY dan Moeldoko
Said Didu berharap kedua pejabat negara tersebut mau berpihak kepada petani.
Ia juga dengan tegas meminta kepada keduanya agar berhenti menjual nama petani demi kepentingan pribadi.
"Semoga bapak berkenan, mau dan berani bela petani. Berhentilah 'menjual' nama petani," ungkap Said Didu.
Impor Beras di Tengah Panen Raya
Pemerintah pusat akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Bulog.
Ia mengatakan, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM.
Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat menurutnya mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.
