Remotivi mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia turun tangan menangani kasus tersebut. Sebab siaran langsung tersebut telah menggunakan frekuensi publik yang seharusnya memberikan asas manfaat untuk masyarakat.
"KPI harus berani memperjuangkan hak serta kepentingan publik dengan menafsir tayangan tersebut sebagai pelanggaran atas P3-SPS. Keraguan @KPI_Pusat dalam bertindak dapat merugikan kepentingan publik," ungkapnya.
