BeritaHits.id - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dikabarkan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Kabar ini menuai beragam tanggapan dari sejumlah tokoh politik, salah satunya politisi Partai Demokrat, Andi Arief.
Melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_ID, dirinya memberikan respon terkait kabar pertemuan Moeldoko dengan Megawati.
Menurut Andi Arief, pertemuan tersebut sebagai upaya adu domba antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati.
Baca Juga:Isu Presiden Jabat 3 Periode, Pernyataan Jokowi Soal Menjerumuskan Diungkit
Tak hanya itu, menurutnya hal itu juga menjadi upaya adu domba Presiden Joko Widodo dan Megawati.
Sebab, menurut Andi Arief, Megawati merupakan sosok yang memiliki sikap tegas dan keras bagi orang yang mengkudeta partai.
"Semua ngerti ini mau adu domba SBY dan Ibu Mega, mau adu domba Pak Jokowi dan Ibu Mega. Padahal kita tahu lebih Mega punya sikap keras bagi yang mengkudeta partai," cuitnya, dikutip Suara.com, Senin (15/3/2021).
Temui Jokowi
Seperti diketahui, Moeldoko ramai diperbincangkan lantaran sejumlah pihak menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang.
Baca Juga:Klaim Wacana Presiden 3 Periode Berbahaya, PKS ke Jokowi: Hati-hati Pak
Rupanya, Moeldoko sempat menemui Presiden Jokowi sebelum berangkat ke KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Hal ini dibeberkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Saat itu Mahfud MD bertanya kepada Jokowi terkiat pelaksanaan KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
"Jadi hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi, saya tanya, gimana pak itu," kata Mahfud MD dalam acara Mata Najwa, Rabu (10/3/2021).
Akan tetapi, Jokowi mengaku tak mengetahui perihal akan ada KLB Demokrat di Deli Serdang.
Mahfud mengungkapkan, sehari sebelum diadakan KLB itu, Presiden Jokowi bersama KSP Moeldoko dan Mensesneg Pratikno sempat bertemu untuk meresmikan sesuatu di Banten.
Kata Mahfud, Moeldoko pada saa itu tidak bercerita kepada Jokowi terkait KLB Demokrat di Sumut.
Sebab menurut Moeldoko, persoalan KLB merupakan ranah pribadi sehingga tidak perlu menceritakan kepada Presiden Jokowi.
