BeritaHits.id - Politisi Rachland Nashidik mengaku curiga dengan pencopotan jabatan pejabat PT Pelni yang menggelar acara pengajian.
Kecurigaan itu disampaikan oleh Rachland melalui akun Twitter miliknya @rachlannashidik.
Rachland mencurigai keputusan pencopotan pejabat yang menyetujui rencana kajian di anak Kementerian BUMN tersebut bukan untuk memerangi islam radikal atau kelompok intoleran.
"Saya mulai curiga sumbernya bukan itu setelah kalian menyetop rencana kajian ramadhan di Pelni dan mencopot pejabat yang menyetujui," kata Rachland seperti dikutip Beritahits.id, Minggu (11/4/2021).
Baca Juga:Komisaris PT Pelni : Jangan Segan Memecat Pegawai Terlibat Radikalisme
Meski demikian, Rachland tak menjelaskan kemungkinan lain alasan pencopotan jabatan sejumlah pegawai PT Pelni tersebut.
Ia berharap, seluruh kampanye tentang Islam radikal atau kelompok intoleran benar-benar bersumber dari penghormatan atas hak kebebasan beragama, bukan bersumber dari kepentingan-kepentingan lainnya.
"Semoga seluruh kampanye kalian tentang bahaya 'Islam radikal' atau 'kelompok intoleran' bersumber dari penghormatan pada hak atas kebebasan beragama," ungkap Rachland.
Pejabat PT Pelni Dicopot
Pejabat di PT Pelni yang dipecat oleh direksi karena memberikan izin acara pengajian disebut bernama Profesor Noorhadi.
Baca Juga:Soal Pejabat Pelni Dicopot, Fadli Zon: Akibat BUMN Diisi Relawan Pilpres
Direksi PT Pelni mencopot Noorhadi karena penceramah yang diundang dalam kajian Ramadan daring banyak yang dicap radikal.
Dari jejak digital yang ditelusuri warganet, pejabat PT Pelni itu disebut pernah membela organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, organisasi yang dibubarkan pemerintah pada tahun 2017.
Berdasarkan jejak digital yang beredar, Profesor Noorhaidi mengikuti seleksi pimpinan tinggi di Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
Profesor Noorhaidi tercatat mengikuti seleksi untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan.
Menurut data, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural per 3 Maret 2021, Profesor Noorhaidi dijadwalkan mengikuti seleksi tersebut bersama dengan dua nama lainnya.
Warganet menemukan jejak digital Profesor Noorhaidi pernah membela HTI dalam komentarnya yang ditayangkan di media online.
"Aneh sih kalau seleksi pejabat selevel Dirjen ga lihat rekam jejak digital…Padahal dah jelas banget Prof Noorhaidi ini menyebut pembubaran HTI blunder besar. ASN aja biasa dipecat kalau ketahuan pro organisasi terlarang HTI. Ini kok malah diijinkan ikut seleksi," tulis akun @Paltiwest menilai profil Profesor Noorhaidi.
