BeritaHits.id - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menarik Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang sudah beredar di pasaran.
Pasalnya, dalam kamus tersebut tidak memuat profil tokoh sejarah pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari.
Kamus tersebut justru memuat beberapa tokoh komunis yang pernah berjaya di Indonesia.
Melalui akun Twitter @hnurwahid, Wakil Ketua MPR RI itu juga menyoroti kasus lama hilangnya frasa Agama dan Pendidikan Pancasila yang menambah daftar panjang kesalahan Kemendikbud.
Baca Juga:Diprotes Nama Hasyim Asy'ari Lenyap dari Buku Sejarah, Ini Kata Kemendikbud
"Setelah hilangnya frasa Agama dan Pendidikan Pancasila, sekarang muncul masalah baru dari Kemendikbud yang membuat Kamus Sejarah Indonesia," kata HNW seperti dikutip Beritahits.id, Selasa (20/4/2021).
HHNW tak habis pikir, hilangnya profil tokoh sejarah KH Hasyim Asyari justru malah digantikan dengan kemunculan tokoh-tokoh PKI.
"Hilangkan peran KH Hasyim Asyari (pahlawan nasional, pendiri NU) tapi malah sebut tokoh-topkoh PKI seperti Semaun, DN Aidit dan lain-lain," ungkap HNW.
Politisi PKS itu meminta agar Kemendikbud segera menarik kamus sejarah tersebut dari peredaran dan memperbaiki kontennya sebelum kembali dipublikasikan.
"Agar segera ditarik dan direvisi," tegas HNW.
Baca Juga:Tokoh-tokoh Komunis yang Muncul di Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud
Diprotes NU
Nahdlatul Ulama memprotes Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim karena pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendadak hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I terbitan Kemendikbud.
Ketua Umum NU Circle, R. Gatot Prio Utomo, memprotes keras dan meminta Nadiem bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah ini.
“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada “entry” nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya," kata Gatot dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).
"Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ucap pria yang akrab disapa Gus Pu itu menegaskan.
Klarifikasi Kemendikbud
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, pihaknya tidak atau belum pernah menerbitkan buku tersebut secara resmi.
"Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Hilmar dalam keteranganya, Selasa (20/4/2021).
Menurut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim.
"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” ucapnya.
