Soal Kontroversi Vaksin Nusantara, IDI Minta Tidak Perlu Dipolitisasi

"Forum ilmiah itu tidak ada dukung-dukungan," ujar Daeng.

Dany Garjito | Nur Afitria Cika Handayani
Kamis, 22 April 2021 | 07:36 WIB
Soal Kontroversi Vaksin Nusantara, IDI Minta Tidak Perlu Dipolitisasi
Vaksin cap anak bangsa. (Youtube/Najwa Shihab)

BeritaHits.id - Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan polemik Vaksin Nusantara merupakan salah satu pendewasaan publik.

Daeng meminta agar kontroversi Vaksin Nusantara yang ramai diperbincangkan publik untuk tidak dibawa ke ranah politik.

Menurut Daeang, Vaksin Nusantara merupakan hal-hal ilmiah yang seharusnya netral.

"Saya melihat dari kacamata medis, ini hal yang sederhana jangan dibawa ke hal politis. Jangan dibawa polemik ke media," ujarnya, dalam tayangan video akun Youtube Najwa Shihab, dikutip Beritahits.id, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga:DPR Apresiasi Kerjasama Menkes dan BPOM dalam Penelitian Vaksin Nusantara

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam forum ilmiah tidak ada saling mendukung, testimoni, dan tidak ada sentimen positif negatif.

"Karena forum ilmiah itu tidak ada dukung-dukungan, tidak ada testimoni, tidak ada sentimen positif negatif, tidak ada headline yang bombastis," lanjutnya.

Daeng mengatakan bahwa persoalan ilmiah seharusnya netral. Sebab yang harus dicari ialah keterbuktian ilmiah sehingga apabila ada kekurangan harus didiskusikan kembali oleh peneliti.

Vaksin cap anak bangsa. (Youtube/Najwa Shihab)
Vaksin cap anak bangsa. (Youtube/Najwa Shihab)

"Ilmiah itu netral-netral saja karena yang dicari itu keterbuktian ilmiah. Seandainya peneliti apabila ada yang kurang, ya sudah tinggal diskusi lagi," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui bahwa program vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menkes Terawan Agus Putranto mendapat sorotan publik.

Baca Juga:TNI, BPOM, Kemenkes Sepakat Vaksin Nusantara Hanya Penelitian Sel Dendritik

Pada awalnya, BPOM tidak mengizinkan uji klinis fase II, sejumlah politikus memamerkan diri menjadi relawan Vaksin Nusantara.

BPOM bahkan menyarankan penelitian ini dikembangkan dulu di pra-klinik sebelum masuk uji klinik untuk mendapatkan konsep dasar yang jelas.

Kontroversi Vaksin Nusantara itu memunculkan aksi dukung mendukung lantaran BPOM saat itu belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).

Sejumlah tokoh politik, artis, hingga peneliti pun ikut mendeklarasikan dukungan terhadap BPOM.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak