BeritaHits.id - Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mempertanyakan keberadaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan para anggota KPK yang hingga kini keberadaannya masih misterius.
Melalui akun Twitter miliknya @nazaqistsha, Novel merasa aneh dengan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang saling lempar tanggungjawab soal hasil TWK.
Ia justru mempertanyakan TWK tersebut sebagai sebuah asesmen atau operasi intelijen.
"Ini sebenarnya asesmen atau operasi intelijen?" kata Novel seperti dikutip Suara.com, Jumat (25/6/2021).
Baca Juga:Ungkap Pemicu Maraknya Laporan Kode Etik ke Dewas KPK, ICW Ungkit Kasus Firli Cs
Novel mengunggah kontrak antara KPK sebagai pihak pertama dengan BKN sebagai pihak kedua berkaitan mengenai Tes Wawasan Kebangsaan.
Pada peraturan tersebut disebutkan KPK berhak menerima rincian dokumen asli hasil TWK yang dilaksanakan oleh BKN.
Adapun BKN bukanlah sebagai penentu lulus atau tidaknya peserta yang mengikuti TWK.
Meski demikian, KPK mengklaim belum menerima hasil TWK yang telah dilaksanakan hingga menggugurkan 75 anggotanya.
"Hasil asesmen yang mestinya diserahkan, KPK mengaku belum terima. Jadi siapa yang berbohong?" ujarnya.
Baca Juga:Jumat Keramat, Gitaris The Changcuters Alda Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Aa Umbara
Polemik TWK Makin Ruwet
Polemik seputar hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK makin membuat bingung saja. Kekinian KPK menyatakan tak dapat meminta dokumen hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam pelaksaan peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kok bisa?
Apalagi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyatakan bahwa dokumen TWK berada pada Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanggulanan Teroris (BNPT).
Karena alasan itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa lembaganya hanya melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal TWK sesuai peraturan komisi (Perkom) KPK nomor 1 tahun 2021.
"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali dikonfirmasi, Kamis (24/6/2021).
Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria menyatakan bahwa BNPT dan Dinas Psikologi TNI AD memegang dokumen hasil TWK tersebut.
Apalagi, kata Bima, peralihan pegawai KPK menjadi ASN memakai instrumen TWK dari Dinas Psikologi TNI AD.
“Kenapa ada nama wawasan kebangsaan karena mengacu pada Undang-Undang, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK. BKN punya TWK, tapi tidak sesuai dengan untuk KPK karena yang dinilai adalah orang-orang yang senior, sudah lama di KPK ada deputi, ada biro, ada direktur, dan penyidik utama,” kata Bima kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2021) kemarin.
Bima menjelaskan instrumen TWK yang mereka miliki hanya untuk seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau CPNS.
“Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, entry level. Bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat,” ujarnya.
Karenanya, BKN pun menggunakan instrumen Dinas Psikologi TNI AD bagi para pegawai KPK.
“Kenapa sampai pakai instrumen Dinas Psikologi TNI AD. Kenapa itu yang di gunakan, karena ini satu-satunya alat instrumen yang tersedia dan valid,nggak ada yang lain,” jelasnya.
