Sistem pemerintahan demokrasi memungkinkan siapa saja untuk menduduki posisi pejabat publik. Namun hanya di rezim Jokowi, dimana seorang anak dan menantu Presiden menduduki Walikota di waktu bersamaan.
Selain itu, posisi Komisaris BUMN juga diobral kepada seluruh simpatisan, pendukung, bahkan pengkritik rezim sehingga Komisaris BUMN seolah hanya balas budi atau upaya untuk mendiamkan pengkritik rezim.
