BeritaHits.id - Kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman (Unmul) ke Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berbuntut panjang. BEM Unmul kini harus dipanggil polisi setelah menyebut Ma'ruf Amin sebagai patung istana.
Polisi memanggil perwakilan BEM Unmul untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan ini akhirnya dipenuhi oleh Presiden BEM Unmul, Abdul Muhammad Rachim.
Menurut kepolisian, pemeriksaan ini hanyalah bentuk klarifikasi saja, bukan pemeriksaan. Pasalnya, kritikan yang dilayangkan BEM Unmul itu dinilai merendahkan Ma'ruf Amin.
"Ya betul (dipanggil untuk klarifikasi)," jelas Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Andika Dharmasena seperti dikutip Terkini.id -- jaringan Suara.com, Rabu (10/11/2021).
Baca Juga:Setelah Ribut Unboxing Motor Ducati, Jokowi Akan Resmikan Sirkuit Mandalika Hari Ini
Hal senada juga diungkapkan oleh Ipda Reno Chandra. Ia menegaskan jika pemanggilan terhadap perwakilan BEM Unmul hanya sebatas klarifikasi saja.
"Bukan pemeriksaan cuman yang bersangkutan diminta klarifikasi saja," kata Ipda Reno Chandra.
Adapun surat panggilan klarifikasi untuk BEM Unmul itu diberikan pada Senin (8/11/2021).
Sebagai informasi, BEM Unmul sebelumnya mengkritik Ma'ruf Amin melalui akun Instagram resmi mereka. Kritikan ini diunggah menjelang kedatangan Wakil Presiden RI itu ke Samarinda pada 2 November 2021.
Postingan itu berisi ajakan aksi terhadap Ma'ruf Amin. Tak hanya itu, unggahan juga disertai foto Ma'ruf dengan kalimat "Kaltim Berduka Patung Istana Merdeka Datang ke Samarinda".
Baca Juga:Bertemu Menlu Inggris, Jokowi Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama Ekonomi Strategis
BEM Unmul juga mengkritik pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang dinilai tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat. Mulai dari banyaknya undang-undang kontroversial sampai matinya upaya pemberantasan korupsi.
Berikut kritikan yang dituliskan dalam postingan BEM Unmul:
"[SERUAN AKSI : SIKAPI RI 2 KE SAMARINDA] Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
2 tahun kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin kebijakan yang telah dikekuarkan tidak mampu memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada rakyat di Indonesia. Seperti Revisi UU Minerba yang memusatkan seluruh perizinan mengenai pertambangan ekstraktif di Indonesia yang cukup meresahkan para kaum yang termarginalkan akibat regulasi yang telah dibentuk ini.
Selain itu pengesahan undang undang cipta kerja yang kami nilai bermasalah karena banyak yang menggerus hak asasi manusia serta perumusan undang -undang yang kami nilai sangat buruk.
Kinerja Jokowi Ma’ruf semakin mati karena tak mampu menguatkan pemberantasan korupsi. Ditambah hutang NKRI semakin melambung tinggi. Kinerja semakin merosot dan capaian semakin bobrok menjadi keresahan mahasiswa Kalimantan Timur. Indonesia semakin sulit dengan pembatasan ruang akademik bagi rakyat. Kebijakan carut marut dan cenderung menguntungkan oligarki. Karenanya kami hadir untuk Mempertegas kembali fungsi Presiden dan Wakil Presiden NKRI.
Terus bergerak dan tolak setiap bentuk ketidakadilan.
TTD,
Aliansi BEM Samarinda
Salam,
Kementerian Sosial Politik
BEM KM UNMUL 2021
Kabinet Aksa Juang
'Percaya Bisa'"
