Moeldoko Diusir Pendemo di Semarang, Refly Harun: Alarm Bagi Pemerintahan Jokowi

Refly Harun: Artinya masyarakat tidak senang dengan lingkar istana.

Aprilo Ade Wismoyo
Jum'at, 19 November 2021 | 16:50 WIB
Moeldoko Diusir Pendemo di Semarang, Refly Harun: Alarm Bagi Pemerintahan Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hadir di tengah Aksi Kamisan di Kota Semarang, Kamis 18 November 2021 [SuaraSulsel.id/KSP]

BeritaHits.id - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut berkomentar mengenai aksi sejumah pendemo yang mengusir Kepala Staf presiden (KSP) Moeldoko saat aksi Kamisan di Semarang, Kamis (18/11/2021).

Lewat sebuah video yang tayang di kanal Youtubenya, Refly menyebut bahwa aksi pengusiran tersebut merupakan sebuah alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Refly juga mengartikan peristiwa tesebut sebagai bentuk ketidaksukaan masyarakat terhadap lingkar istana, termasuk KSP Moeldoko.

"Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi, artinya masyarakat tidak suka tidak senang dengan lingkar-lingkar istana termasuk Moeldoko," ujar Refly Harun dalam videonya, dikutip BeritaHits.id, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga:Viral Perjuangan Ayah 2 Bulan Bikin Pelaminan untuk Nikahan Anak, Kisahnya Bikin Terharu

Dua gerakan blunder Moeldoko

Dalam videonya, Refly menyebut Moeldoko telah melakukan dua gerakan blunder yang pada akhirnya membuat masyarakat tak suka padanya.

"Apalagi Moeldoko menurut saya melakukan dua gerakan blunder yang tidak disukai masyarakat pastinya," ujar Refly.

Gerakan tersebut yang pertama adalah upaya pengambilalihan Partai Demokrat dari tangan AHY sebagai ketua, sedangkan yang kedua ialah somasi yang dilayangkan Moeldoko pada ICW (Indonesia Corruption Watch).

"Pertama adalah merebut kepemimpinan partai Demokrat, yang kedua menggugat atau mensomasi aktivis ICW (Indonesia Corruption Watch) walaupun tidak seheboh Luhut Binsar Pandjaitan tetapi masyarakat tentu belum lupa dengan hal seperti itu," ujar Refly.

Baca Juga:Viral Model Dewasa Tak Pernah Tampakkan Wajah, Bisa Raup Uang Miliaran

Refly juga menyinggung soal festival HAM yang diselenggarakan pemerintah. Ia menilai festival tersebut bertolak belakang dengan sikap pemerintah terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak