alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Arteria Dahlan Minta Penegak Hukum Tak di-OTT, Novel Baswedan 'Ngakak Online'

Dany Garjito | Fita Nofiana Sabtu, 20 November 2021 | 13:39 WIB

Arteria Dahlan Minta Penegak Hukum Tak di-OTT, Novel Baswedan 'Ngakak Online'
Novel Baswedan

Novel Baswedan menanggapi pernyataan anggota DPR RI, Arteria Dahlan yang minta penegak hukum tak di OTT.

BeritaHits.id - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menanggapi pernyatakan Anggota Komisi III, Arteria Dahlan.  

Hal ini terlihat dalam komentarnya pada cuitan Aulia Postiera yang juga mantan pegawai KPK. 

Pada cuitan Aulia, ia mengunggah sebuah artikel soal pernyataan Arteria Dahlan. Pada artikel tersebut Arteria menyatakan bahwa Polisi-Hakim-Jaksa tak perlu dijerat OTT (Operasi Tangkap Tangan).

"Bahkan ke depan di Komisi III, kita juga sedang juga menginisiasi 'Saya pribadi' saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT, bukan karena kita prokoruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum," tulis Aulia. 

Baca Juga: Asik Joget Bareng Biduan, Istri dan Anak Pria Bersarung Ini Ngamuk

"Ada pendapat? Silakan," tambahnya.

Cuitan tersebut yang kemudian dikomentari Novel Baswedan. Ia tak habis pikir dengan pernyataan anggota DPR RI tersebut. 

"Sekalian saja, semua pejabat tidak boleh di OTT agar terjaga harkat dan martabatnya (emoji tertawa).  Mau korupsi atau rampok uang negara bebas," komentar Novel. 

"Kok bisa ya anggota DPR berpikir begitu? Belajar di mana," imbuhnya. 

Komentar Novel Baswedan (twitter.com/paijodirajo)
Komentar Novel Baswedan (twitter.com/paijodirajo)


Pada pemberitaan, sebelumnya pernyataan Arteria memang sempat mendapat sorotan publik. Ia meminta agar OTT penegak hukum perlu dicermati agar [jika tertangkap] tidak membuat gaduh dan mengganggu pembangunan. 

Baca Juga: Presentasi Chat Pacar Terpampang di Proyektor, Warganet: Malunya Enggak Nanggung

Penegak hukum yang ia maksud adalah para kepala daerah, polisi, hakim, jaksa sebaiknya tak di-OTT. 

"Argumentasi-argumentasi ngawur terkait OTT ini seperti sengaja dibangun seperti saat dulu mereka membangun fitnah bahwa ada taliban di KPK yang berakibat adanya revisi UU KPK dan pemecatan pegawai dengan dalih TWK abal-abal," tulis Arteria. 

"Semua pejabat takut terkena OTT karena ketika tertangkap enggak bisa berkelit lagi," imbuhnya. 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait