"Bukannya kamu juga pernah jadi komplotan senayan yang ikut merubah UU MD3? Kalau untuk kepentinganmu dan partaimu boleh gitu? Basi omongan lu!" ungkap @Sir***.
"Kalau gitu bubarkan aja Wakil Rakyat yang tidak pernah mewakili rakyat pemilihnya. Rakyat yang memilih sekarang rakyat yang memberhentikan wajar dong," timpal @agu***.
"Sebut dong partai apa biar rakyat tau dengan jelas mana partai penipu dan mana yang jujur. Jangan bersayap tunjuk aja langsung. Anda kan pasti punya yang jelas, takut?" imbuh @hha***.
Seperti yang telah diketahui, Jokowi menegaskan menolak penundaan Pemilu 2024 di Twitter.
Baca Juga:Lantang, Emak-emak Orasi di Depan Kantor DPRD Cilegon, Tolak Jokowi 3 Periode
Sekretaris Jenderal Partai DPP Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin, menegaskan, partai politik itu mengajak semua elite politik terutama parpol pendukung pemerintah untuk mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana tiga periode alias perpanjangan masa jabatan presiden.
"Parpol-parpol pendukung harus berani bersuara, jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat menjadi bingung," kata Sahudin, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (12/9/2021).
Ia menilai melakukan amendemen UUD 1945 menjelang pelaksanaan Pemilu, secara politik tidak realistis sehingga agenda untuk mengatur ulang terkait haluan negara dan masa jabatan presiden bisa dibicarakan pasca-Pemilu 2024.
Menurut dia, pernyataan Jokowi yang kembali menolak wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana disampaikan juru bicara presiden pada Sabtu (11/9), semestinya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri diskursus mengenai isu itu.
Baca Juga:Bakal Gabung Massa Unjuk Rasa Tolak Jokowi 3 Periode, Gibran: Kalau Ada Lagi Kabari, Saya Ikut
