BeritaHits.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kejaksaan Agung RI(Kejagung) tengah menjadi sorotan. Hal itu dikarenakan usai Erick Thohir bekerja sama dengan penegak hukum, salah satunya Kejagung untuk mencegah dan membasi praktik kecurangan bisnis di BUMN.
Sebagai informasi, sebelumnya Kejagung telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi soal pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia.
Dilansir Suara.com, kedua tersangka tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi berinisial SS alias Soetikno Soedarjo.
Trending di Twitter
Baca Juga:Diingatkan Jaksa Agung Soal Bersih-Bersih BUMN, Erick Thohir Janjikan Hal Ini
Berkat kolaborasi itu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kejagung yang mampu menindak para pihak yang melakukan korupsi mencuri atensi warganet seketika hingga menjadi trending topik di jejaring media sosial Twitter dengan #bersihbersihBUMN.
Dipantau oleh Beritahits.id pada Selasa (28/06/2022) pukul 09.20 WIB, tagar 'Bersih-bersih BUMN' telah mencapai hingga lebih dari 22,6 ribu cuitan dari warganet.
Warganet memberikan ungkapan pujian hingga apresiasi serta menyematkan #bersihbersihBUMN di setiap cuitan mereka.
Cuitan Warganet
Dirangkum Beritahits.id, begini sejumlah cuitan di topik trending #bersihbersihBUMN.
Baca Juga:Program Bersih-bersih BUMN Ala Erick Thohir, Singgung Jiwasraya, Garuda, hingga Asabri
"Gas terus #bersihbersihBUMN pak Erick Thohir. Karena kita tahu kalau bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi. Tapi yang terpenting bagaimana kita me-minimize dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang," tulis @Nirfi***.
"Tindakan nyata tanpa pandang bulu dari Menteri Erick Thohir," komentar @kang***.
"Yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar praktik rasuah di BUMN, harus dilanjutkan sampai para mafia hilang dari tubuh BUMN," ungkap @Love***.
"Gebrakan-gebrakan seperti inilah yang dibutuhkan negeri ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Sinergitas Kementerian BUMN dan Kejaksaan sungguh patut diacungi jempol," timpal @denni****.
"Sangat luar biasa dan harus kita apresiasi keberanian dua tokoh yang telah berkolaborasi dalam pemberantasan mafia terbesar dalam dekade ini," ujar @Jura***.
"Kolaborasi pemberantasan mafia terbesar dekade ini. Luar biasa semua mafia dan koruptor disikat pak Erick Thohir," imbuh @Arind***.
Program Bersih-bersih BUMN Ala Erick Thohir
Melansir Suara.com, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan program bersih-bersih BUMN bukan hanya sekadar upaya penegakan hukum, melainkan perbaikan sistem di Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan pelat merah.
"Program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung ini bukan program seperti istilahnya kami hanya ingin menangkap, melainkan yang terpenting bagaimana di dalam program ini kami memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN," katanya di Lobi Utama Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/06/2022).
Korupsi pasti terjadi setiap tahun, katanya, namun yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah menekan jumlah kasus korupsi dengan perbaikan sistem, sehingga bisa berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
"Jadi, program ini bukan hanya program penangkapan, melainkan bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi, dan menjadi sebuah solusi yang baik untuk kita semua," tegasnya.
Dia mencontohkan penanganan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Kementerian BUMN dan Presiden Joko Widodo mendorong perbaikan dalam tubuh perusahaan asuransi itu. Selain itu, Kementerian BUMN juga menggandeng Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perbaikan Jiwasraya.
"Kami bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh. Memang belum sempurna, tetapi sudah ke arah yang baik, begitu pun Asabri," tambahnya.
Oleh karena itu, terkait restrukturisasi PT Garuda Indonesia, Erick mengatakan proses tersebut sedang berlangsung, salah satunya terkait dengan pemungutan suara terhadap kreditur yang merupakan bagian dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Targetnya hanya 61 persen, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, voting-nya sampai di atas 61 persen, mencapai 97 persen. Ini suatu prestasi yang luar biasa," katanya.
Jejak keberhasilan tersebut, lanjutnya, merupakan bukti bagaimana kolaborasi institusi pemerintah secara profesional dan transparan bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk negara dan bangsa.
"Saya dengan segala kerendahan hati, dengan tim kami dari BUMN, sangat mengapresiasi kerja sama yang dilakukan pihak Kejaksaan dan tentu pihak BPKP," ujarnya. ANTARA
